InfoEkonomi.ID – Pada hari Senin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ikut mendukung kesuksesan proses transisi pemerintahan menuju kepada presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Presiden menekankan pentingnya dukungan BPK untuk menjaga kelancaran transisi tersebut.
Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi era transisi pemerintahan yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2024 mendatang.
“Saat ini, kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik,” kata Presiden dalam sambutannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Senin.
Dukungan ini dianggap krusial untuk menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara. Presiden juga meminta BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil.
Selain itu, Jokowi meyakini bahwa pemerintahan saat ini dan yang akan datang akan tetap memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK guna memastikan pengelolaan uang rakyat yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun makin baik,” ujar Presiden.
Diketahui, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada 2016.
“Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Jokowi di JCC, Jakarta, Senin.
Pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.
