Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan sektor kesehatan dengan mengalokasikan anggaran besar. Hingga 30 November 2024, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa realisasi anggaran kesehatan telah mencapai Rp164,3 triliun.
Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, berkat percepatan pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan. “Ini meningkat dibandingkan tahun lalu, karena percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan,” ujar Suahasil, dikutip di Jakarta, Minggu (15/12).
Suahasil menyampaikan, penggunaan anggaran kesehatan tahun ini difokuskan pada berbagai program penting. Di antaranya adalah bantuan kesehatan bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), vaksinasi imunisasi untuk 50 juta balita dan anak, serta pemberian makanan tambahan untuk 45 ribu ibu hamil dan 100 ribu balita.
Tak hanya itu, anggaran juga digunakan untuk program-program lainnya seperti pengendalian TBC yang menyasar 4.200 orang, pemeriksaan sampel obat dan makanan dengan jumlah mencapai hampir 90 ribu sampel, serta fasilitas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk 7,5 juta keluarga.
Suahasil juga menambahkan, anggaran kesehatan mendukung penyediaan alat dan obat kontrasepsi, jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN, TNI, Polri, penerima pensiun, serta operasional lebih dari 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran untuk tahun 2025. Dalam sebuah acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan peluncuran Katalog Elektronik di Istana Negara pada 10 Desember 2024, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memilih pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama untuk mengatasi kemiskinan.
“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).
Presiden juga mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi.
Namun, menurut Presiden, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
