Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan tiga opsi untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan tunai langsung (BLT). Skema perubahan ini sedang digodok oleh tim khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto melalui rapat terbatas (ratas), dengan Bahlil ditunjuk sebagai ketua tim tersebut.
Menurut Bahlil, dalam rapat yang sudah dilakukan sebanyak dua hingga tiga kali, tim tengah menyusun formulasi yang tepat untuk mengubah skema subsidi energi, yang meliputi BBM dan listrik, menjadi BLT. Namun, subsidi untuk gas LPG tidak akan diubah menjadi BLT, mengikuti aspirasi dari pelaku UMKM yang menginginkan agar subsidi untuk sektor ini tetap diteruskan.
“Rapat kami sudah lakukan 2-3 kali. Sekarang tim lagi bekerja, lagi mencari formulasi (subsidi energi),” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Bahlil menjelaskan bahwa ada tiga opsi yang sedang dipertimbangkan oleh tim. Skema pertama adalah mengalihkan subsidi BBM menjadi BLT, yang dapat disalurkan langsung kepada masyarakat. Dalam skenario ini, fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, hingga rumah ibadah yang selama ini menikmati subsidi energi akan kehilangan manfaat tersebut.
“Kalau ini kita alihkan ke BLT, maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, yang selama ini mendapatkan subsidi, itu berarti nggak dapat. UMKM dan segala macamnya, transportasi umum,” ucapnya.
Skema kedua adalah dengan tetap menggunakan BLT, namun fasilitas umum tetap akan mendapatkan subsidi untuk menekan inflasi. Sementara itu, skema ketiga adalah subsidi tetap diberikan pada barang, tetapi hanya sebagian dari komoditas yang disubsidi.
Bahlil mengaku bahwa tim masih membahas ketiga opsi tersebut dan belum dapat memberikan rincian lebih lanjut. Setelah pembahasan selesai, laporan akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan, jika disetujui, akan dilanjutkan dengan pembahasan di DPR.
Wacana perubahan skema subsidi BBM menjadi BLT sebenarnya sudah muncul sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden. Menurut Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, subsidi energi yang ada saat ini banyak yang tidak tepat sasaran. Ia menyarankan agar subsidi tersebut dialihkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan kepada barang.
“Kita ingin dengan data yang diperbaiki dan disempurnakan supaya kepada mereka (masyarakat miskin) itu diberikan saja transfer tunai langsung kepada mereka, bukan kepada komoditinya, (tetapi) kepada keluarganya yang berhak untuk menerima,” ujarnya di acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) dikutip Detikfinance.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menilai skema subsidi saat ini tak tepat sasaran. Beberapa masyarakat miskin malah tidak merasakan subsidi listrik dan BBM.
Dengan mengubah skema subsidi ke barang menjadi kepada orang bisa mengurangi besarnya subsidi energi, kemudian dialihkan untuk mengongkosi program lain yang lebih produktif, terutama untuk membantu masyarakat miskin.
“Ini me-leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
