Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ia sedang mengevaluasi kemampuan keuangan negara untuk memastikan anggaran yang sehat, terutama terhadap pembentukan kabinet baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada 18 Oktober 2024.
Di tengah persiapan kabinet yang diprediksi akan ‘gemuk’, Peneliti dari Celios, Galau D. Muhammad, memperingatkan bahwa penambahan jumlah menteri dan wakil menteri berpotensi mengakibatkan pemborosan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Semakin banyaknya wakil menteri berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji, fasilitas, dan pensiun para pejabat tersebut,” ujarnya.
Kondisi fiskal Indonesia semakin diperburuk dengan adanya jatuh tempo utang yang mencapai Rp800,33 triliun pada tahun depan, ditambah kewajiban bunga utang yang melebihi Rp500 triliun. Celios memperkirakan APBN bisa membengkak hingga Rp1,95 triliun dalam lima tahun ke depan akibat pembentukan kabinet yang terlalu banyak.
Estimasi perhitungan menunjukkan, jika kabinet Prabowo-Gibran memiliki 49 menteri dan 59 wakil menteri, biaya gaji tahunan akan mencapai Rp777 miliar. Ini merupakan kenaikan sebesar Rp389,4 miliar dibandingkan dengan kabinet sebelumnya yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, yang menghabiskan Rp387,6 miliar per tahun.
Perhitungan sederhana ini mencakup gaji menteri senilai Rp150 juta per bulan dan wakil menteri Rp100 juta per bulan, dengan anggaran operasional per orang sebesar Rp500 juta. Angka ini belum termasuk biaya pembangunan gedung-gedung baru untuk kementerian, yang bisa memperberat APBN lebih jauh.
Celios menekankan bahwa angka-angka ini adalah perkiraan awal yang bisa berubah setelah struktur kementerian baru ditentukan, tetapi sudah cukup untuk menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang mengkhawatirkan di era kabinet baru.
