Produsen bahan baku obat menuntut pemerintahan baru Prabowo-Gibran untuk serius mendorong kemandirian sektor farmasi di Indonesia. Janji untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan kemandirian industri obat dan vaksin telah diungkapkan dalam Asta Cita, menjadi salah satu dari 17 Program Prioritas dalam kampanye mereka.
Ketua Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O), FX Sudirman, menyatakan bahwa langkah-langkah dukungan pemerintah untuk kemandirian sektor farmasi sudah ada, namun perlu penguatan regulasi dan kebijakan jangka panjang. Skor Indonesia dalam indeks Global Health Security menunjukkan bahwa kemandirian sektor farmasi masih jauh dari harapan, dengan nilai hanya 50,4 dari 100 poin.
“Jika ingin meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan kesiapan menghadapi ancaman kesehatan, perlu menetapkan obat dan vaksin sebagai barang strategis,” tegas Sudirman kepada Bisnis.com pada 19 Oktober 2024.
Saat ini, Indonesia masih bergantung pada pasokan asing untuk 100% intermediate material dan 90% material pendukung dalam industri biofarmasi. Proses sertifikasi dan regulasi yang panjang serta rumit menjadi penghambat inovasi di sektor ini. Pelaku industri mendesak agar regulasi dimodernisasi dan dipercepat.
Sudirman mengamati bahwa negara-negara seperti India dan China telah berhasil mengembangkan industri farmasi mereka dengan dukungan besar dari pemerintah, termasuk kebijakan kondusif, subsidi, dan insentif pajak. “Mereka memanfaatkan potensi pasar domestik yang besar untuk mendorong produksi dalam skala besar dan ekspansi ke pasar global,” tambahnya.
Dengan pengalaman dari kedua negara tersebut, Sudirman berharap pemerintah baru dapat mengembangkan infrastruktur produksi farmasi yang lebih baik dan menciptakan iklim riset dan pengembangan yang agresif. Jika langkah-langkah ini diambil, kemandirian sektor farmasi Indonesia diharapkan bisa terwujud dalam waktu dekat.
