InfoEkonomi.ID – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa 46% bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah salah sasaran. Hal ini diungkapkan dalam acara Peluncuran Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat.
“Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu kira-kira sekitar 40-an% itu melenceng, (tepatnya) 46% tidak tepat,” kata Suharso. Ia menegaskan bahwa besarnya jumlah bansos yang salah sasaran disebabkan oleh buruknya pendataan penerima.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan sistem Data Regsosek, yang akan menjadi basis data penerima bansos. Regsosek merupakan basis data yang mencakup informasi sosial ekonomi hampir 100% penduduk Indonesia. Sistem ini mengidentifikasi kesejahteraan penduduk dari yang termiskin hingga paling sejahtera, berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data yang tercakup dalam Regsosek di antaranya informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, aset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas dan program perlindungan sosial.
Dengan adanya Regsosek, Suharso berharap jumlah bansos yang salah sasaran bisa ditekan hingga 30% pada akhir 2024. Dia berharap pada akhirnya semua bansos yang digelontorkan oleh pemerintah akan sepenuhnya sampai pada mereka yang berhak.
“Dengan Regsosek ini mudah-mudahan dia akan meningkat secara bertahap. Kita berharap 70% dan nantinya mencapai 100%. Dapat dibayangkan data itu akan memastikan orang yang tepat untuk mendapatkan bansos dan juga menghemat dana dari pemerintah,” tutur Suharso. Artikel ini dilansir dari detik.com
