InfoEkonomi.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia pernah mengalami penurunan pendapatan negara yang signifikan pada tahun 2015-2016. Tak tanggung-tanggung nilainya mencapai Rp276 triliun pada 2015 dan Rp267 triliun di 2016.
“Realisasi pendapatan negara jauh dibawah target dengan gap Rp 276 triliun atau mencapai 2,5 persen PDB pada 2015, dan Rp 267 triliun atau 2,1 persen tahun 2016,” ujar Sri Mulyani dalam Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2025, di Jakarta, yang dilansir dari Liputan6.com Senin (20/5/2024).
Dia menerangkan, hal ini disebabkan oleh pergerakan harga komoditas global. Pada 2015-2016, pendapatan negara pernah jauh di bawah target yang ditetapkan. Ini disebabkan dari naik-turunnya harga komoditas; saat mengalami kenaikannya bisa memberikan tambahan pemasukan, tapi bisa juga membebani APBN ketika harga komoditas anjlok.
“Sebagai gambaran ekonomi Indonesia pernah diahadapkan pada kondisi yang sangat sulit pada tahun 2015 dan 2016,” katanya.
Untuk mengatasi tekanan fiskal dan mengembalikan stabilitas ekonomi makro, pemerintah pada masa itu melakukan pengendalian belanja. Pada tahun 2016, pengendalian belanja mencapai Rp 231 triliun atau setara dengan 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Masa-masa sulit tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sering dihadapkan pada faktor-faktor yang diluar kendali pemerintah dan harus melakukan perubahan dan manuver kebijakan dengan tetap menjaga keseimbangan,” bebernya.
Lebih lanjut, Bendahara Negara menyampaikan hal yang perlu dijaga adalah mempertahankan momentum pertumbuhan dan menjaga stabilitas dna kebelanjutan fiskal.
Dengan begitu, kebijakan fiskal yang tepat untuk menjaga kinerja ekonomi juga bisa berdampak pada investor. Utamanya adalah tingkat kepercayaan investor untuk menggelontorkan dananya.
“Kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang kredibel harus terus dijaga agar efektif dan dipercaya oleh seluruh stakeholder termasuk pelaku pasar dan investor. Ini adalah untuk kepentingan nasional bersama dan keberlanjutan pembangunan,” tuturnya.
