Badan Pangan Nasional (Bapanas) siap menyalurkan bantuan pangan (Banpang) periode Juli-September 2026 sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 (V.3) tahun 2026. Hal ini dikemukakan Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Nita mengungkapkan Banpang Juli-September 2026 akan disalurkan Bapanas melalui Perum Bulog bagi 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) masing-masing 10 kg beras selama periode Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran Banpang tersebut telah menggunakan basis data terbaru yaitu DTSEN versi 3 yang terbit 10 Juli 2026.
“Bahwa DTSEN yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan pangan tersebut akan merujuk pada rilis terbaru BPS (DTSEN versi 3) yang telah disampaikan Kepala BPS pada hari ini,” ujarnya.
DTSEN versi 3 tahun 2026 yang telah dirilis BPS pada 10 Juli 2026 merupakan basis data terbaru yang menjadi rujukan pemerintah dalam menyalurkan Banpang dan bantuan sosial lainnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pembaruan DTSEN versi 3 tahun 2026 antara lain bersumber dari DIKTI, BSPS, Data Jamaah Haji, Mustahiq Baznas dan sumber-sumber pemutakhiran dari survei-survei yang dilakukan BPS seperti Susenas, Sakernas, PBI JK, FLPP, serta pemeringkatan verifikasi sekolah rakyat dan pemerintah daerah.
“Per 10 Juli 2026 kami mengeluarkan versi ketiga 2026 dimana berdasarkan hasil pemutakhiran ini DTSEN adalah berjumlah 290.125.073 record individu dan 95.980.577 record keluarga.”
Pada DTSEN versi 3 terdapat 14.123.295 keluarga yang mengalami perubahan desil, baik naik maupun turun. Hal ini sangat penting untuk memastikan Banpang diterima oleh PBP yang tepat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 perlu dilakukan pemutakhiran data pemerintah agar sesuai dengan kenyataan di lapangan, bantuan pemerintah dapat disalurkan tepat sasaran.
“Data sangat dinamis antara pagi dan sore sudah berubah, apalagi kemudian hari esoknya karena data itu bergantung pada realitas yang ada di lapangan. Oleh karena itu diharapkan dengan konsolidasi data ini kita bisa membaca hal-hal yang ada di lapangan, sehingga kita tidak membantu keluarga-keluarga yang tidak memenuhi kriteria” jelas Mensos.
Di samping jalur berjenjang, Kementerian Sosial juga membuka kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pemutakhiran data DTSEN melalui aplikasi Cek Bansos, call center 021-171, dan kanal Whatsapp Lapor Bansos di 08877 171 171.
Lebih lanjut Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas memaparkan, hingga 11 Juli 2026 realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 457 ribu ton atau 55,22 persen dari target tahun 2026 sebesar 828 ribu ton. Program tersebut terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen. Sementara itu, penyaluran Bantuan Pangan periode Februari-Maret kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah mencapai 99,70 persen. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan.
Selain itu, Bapanas terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen menjaga keterjangkauan harga pangan di masyarakat. Sepanjang Januari hingga 11 Juli 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 5.884 kali di 38 provinsi dan 440 kabupaten/kota. Khusus pada Juli 2026, pemerintah menargetkan pelaksanaan tambahan sebanyak 272 kali yang akan terus diperbarui sesuai perkembangan di lapangan.
Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga telur ayam ras, Bapanas menyalurkan SPHP Jagung kepada peternak ayam petelur. Hingga 11 Juli 2026, realisasi penyaluran mencapai 74.123 ton atau 34,77 persen dari pagu 213.200 ton. Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga telur ayam ras.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional merangkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi pangan guna menjaga pasokan, keterjangkauan harga, dan daya beli masyarakat.
“Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen, mulai dari Gerakan Pangan Murah, SPHP beras, hingga bantuan pangan, untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga,” tegas Amran (5/1/2026).
Bapanas memastikan berbagai program stabilisasi pangan akan terus dioptimalkan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga sehingga inflasi pangan nasional dapat terus dikendalikan serta daya beli masyarakat tetap terlindungi.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
