InfoEkonomi.ID – Pos Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Digitalisasi Layanan Pos Universal (LPU) di Kantor Pos Solo, Sabtu (15/10/2022). . Launching dihadiri oleh Hadi Purnomo Ketua Tim Penyelenggara LPU Kementerian Kominfo, Siti Choiriana Direktur Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero), Wakil Walikota Solo Teguh Prakosa, serta Komunitas Postcrossing Indonesia.
Pos Indonesia merupakan penyelenggara pos yang ditunjuk pemerintah untuk menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengirim serta menerima kiriman dari suatu tempat ke tempat lain di dunia. Pemerintah mewajibkan adanya pengukuran kinerja waktu tempuh kiriman LPU di wilayah Indonesia. “Guna menjawab tantangan ini dan sejalan dengan program transformasi perusahaan, Pos Indonesia menggunakan barcode bagi seluruh kiriman LPU yang beredar di Indonesia. Kiriman berprangko kini bisa terlacak keberadaannya melalui website posindonesia.co.id,” ungkap Ana, panggilan akrab Siti Choiriana.
Salah satu contoh kiriman LPU yang banyak digunakan di Indonesia ialah kartu pos. Penggunanya adalah para filatelis dan postcrosser, terutama kiriman dari dan untuk ke luar negeri. Penempelan barcode kiriman LPU dari dalam negeri dilakukan di kantorpos kirim, sedangkan penempelan barcode kiriman LPU yang diterima dari luar negeri dan belum diberi barcode oleh negara asal dilakukan di International Processing Center (IPC) di Jakarta sebagai gateway impor.
Seiring dengan transformasi yang dilakukan Pos Indonesia, diluncurkan pembaruan pada proses operasi kiriman suratpos LPU. Aplikasi loket ini diantaranya dapat digunakan untuk menentukan besaran tarif prangko yang digunakan saat pengiriman surat maupun kartu pos. “Aplikasi juga terintegrasi dengan aplikasi Custom Declaration System (CDS) untuk kiriman tujuan luar negeri, agar sesuai dengan ketentuan domestik dan internasional,” kata Ana.
