Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Kebijakan ini dinilai akan memberi dampak signifikan, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap UMKM sangat nyata melalui program MBG.
“Ada yang mengatakan bahwa keberpihakan pemerintah di era Pak Prabowo terhadap UMKM masih belum signifikan, itu salah total,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam pembukaan Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Selasa (19/8).
Menurut Maman, program ini akan membentuk ribuan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh usaha menengah. Setiap dapur membutuhkan modal sekitar Rp500 juta hingga Rp2 miliar serta melibatkan rata-rata 20 pemasok lokal untuk komoditas utama seperti telur, ikan, daging, beras, hingga sayuran.
Maman mengatakan Kementerian UMKM ditugaskan untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis. Sejauh ini, menurutnya, uji coba di beberapa daerah menunjukkan hasil yang positif.
Dengan target 30 ribu dapur MBG, ekosistem UMKM di tingkat kecamatan dan desa diproyeksikan ikut terdorong berkembang. “Mau tidak mau, ekosistem usaha di level kecamatan dan desa akan dipaksa untuk mulai membuat kolam ikan lele, peternakan ayam, peternakan telur, dan lain sebagainya,” ucap dia.
Menurutnya, pada awalnya, pemasok mungkin akan diperebutkan oleh dapur umum. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika semua dapur umum sudah beroperasi, mereka justru akan kesulitan mencari pemasok.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
