PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) menyediakan dana pinjaman daerah sebesar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun bagi 33 kabupaten/kota di wilayah operasionalnya. Direktur Utama Bank Sumut, Babay Parid Wazdi, menjelaskan bahwa skema pinjaman ini bertujuan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperti diketahui, pemerintah sedang menerapkan instruksi presiden mengenai efisiensi anggaran.
“Pinjaman daerah ini akan menjadi solusi bagi keterbatasan APBD dalam membiayai proyek-proyek strategis,” ujar Babay dalam keterangannya pada Jumat (14/2/2025). Menurutnya, fasilitas pinjaman ini akan mendukung kelangsungan pembangunan dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.
Sebagai contoh, pinjaman ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan status sejumlah puskesmas menjadi rumah sakit umum daerah (RSUD) kelas D. Saat ini, Sumatera Utara memiliki sekitar 660 puskesmas dan 43 RSUD yang terdiri dari kelas D, C, dan B. “Melalui pinjaman daerah, kita bisa mendorong peningkatan fasilitas agar layanan kesehatan lebih baik dan merata,” tambahnya.
Baca Juga: Syarat dan Cara Pengajuan KUR Bank Sumut 2025, Plafon hingga Rp 500 Juta
Di sektor pendidikan, Babay menyoroti masih banyaknya sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai. Ia berharap pinjaman daerah dapat membantu memperbaiki infrastruktur pendidikan, sehingga siswa bisa belajar dengan lebih nyaman.
Lebih lanjut, Babay menekankan bahwa keberhasilan skema pinjaman daerah ini akan lebih optimal jika didukung oleh kerja sama antara Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terpilih dan para bupati/wali kota se-Sumut. Keselarasan visi dan misi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan memastikan pembangunan berjalan serentak dan terukur.
“Kami melihat bahwa visi dan misi kepala daerah umumnya selaras, seperti di bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kolaborasi yang kuat, pinjaman daerah dapat dimanfaatkan secara efektif untuk sektor-sektor tersebut,” jelasnya.
Babay menambahkan bahwa dengan tambahan dana pinjaman daerah, proyek-proyek pembangunan dapat menjangkau beberapa kecamatan sekaligus dalam satu periode waktu yang sama, sehingga dampaknya lebih merata dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Sebagai informasi, Bank Sumut telah menjalankan pilot project pinjaman daerah di salah satu kabupaten di Sumut. Babay menyebut bahwa proyek tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan hasil yang positif. “Proyek ini telah diaudit oleh BPK dan BPKP tanpa ada masalah, bahkan pinjaman daerah tersebut sudah lunas pada akhir Desember 2024,” ungkapnya.
Terkait pelaksanaan pinjaman daerah, Babay menyebut eksekusinya bisa dimulai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan, mengingat harus dicantumkan dalam APBD maupun Perubahan APBD (P-APBD).
Cek berita dan Artikel Lainnya di Google News
