InfoEkonomi.IDÂ – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencananya untuk mempercepat proses perizinan proyek energi panas bumi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam acara 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 18 September 2024.
Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini proses perizinan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia memakan waktu yang sangat lama, hingga dua periode kepresidenan.
Menurutnya, perizinan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKPPR), izin amdal, dan izin lokasi dapat memakan waktu hingga 2-3 tahun. Ditambah dengan proses eksplorasi yang memerlukan waktu serupa, total waktu yang dibutuhkan untuk memulai proyek PLTP bisa mencapai enam tahun.
Baca juga :Â Menteri ESDM Atasi Impor dengan Pembangunan Nasional
“Pak (Jokowi), isu kita ini paling besar saya pikir waktu saya jadi menteri investasi pak, kita reform undang-undang tenaga kerja sudah selesai ternyata di kantor kami ini pak sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah pak. Kenapa? Orang melakukan investasi investor ini pak urus izin 3 tahun, RKPPR, izin amdal, izin lokasi itu bisa 2-3 tahun pak. Masuk di Kementerian ESDM main lagi barang itu. Eksplorasi itu butuh waktu 2-3 tahun,” beber Bahlil, Rabu (18/9/2024).
Lebih lanjut, dia mengatakan proyek PLTP di Indonesia bisa dibangun pada tahun ke 6 setelah mengurus proses perizinan yang panjang. Hal itu, diklaim bisa menghambat tercapainya target Net Zero Emission RI tahun 2060 mendatang.
“Jadi pak, bisa membangun konstruksinya itu pada tahun ke-6 jadi lebih masa periodisasi presiden satu periode. Coba bayangkan pak jadi akan susah kita melakukan percepatan untuk menuju 2060 net zero emission dan kita mempunyai cadangan (EBT) terbesar,” tambahnya.
Untuk itu, Bahlil berjanji akan memangkas waktu perizinan agar investor tidak merasa ragu untuk berinvestasi di sektor panas bumi. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek dan mendukung pencapaian target emisi nol bersih yang telah ditetapkan.
“Jadi saya izin sama bapak presiden pak, kami akan memangkas baik dari sisi syarat waktu untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi. Jadi teman-teman investor gak perlu ragu saya sudah lapor sama Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Selain itu, dia juga klaim sudah melaporkan akan pemangkasan izin tersebut pada periode kepemimpinan Presiden RI Terpilih 2024/2029 Prabowo Subianto.
“Dan juga saya sudah melapor kepada bapak Presiden Prabowo terpilih kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan,” tandasnya.
