InfoEkonomi.ID – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, besaran utang pemerintah Indonesia per April 2024 mencapai Rp8.338 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, yang mencapai Rp8.262 triliun.
Bendahara negara ini mengatakan utang pemerintah per April itu mayoritas dalam bentuk surat berharga negara (SBN). “Mayoritas instrumennya adalah SBN, tadi yang 87,9 persen, hampir 88 persen,” katanya dalam rapat dengar bersama Komisi XI DPR RI yang dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (6/6).
Sebanyak 12,06 persen dari total utang Rp8.338 triliun tersebut dalam bentuk pinjaman. Rinciannya adalah Rp7.333 triliun dari SBN dan Rp1.005 triliun dari pinjaman.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir April 2024 tercatat sebesar 38,64 persen. Angka ini masih jauh di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menariknya, rasio utang pada April juga mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 38,79 persen.
Lebih lanjut, jumlah utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800 triliun. Artinya, pemerintah harus membayar utang tersebut pada tahun depan. Utang jatuh tempo itu terdiri dari Rp705,5 triliun SBN dan Rp94,83 triliun pinjaman.
Sri Mulyani menuturkan utang jatuh tempo itu tidak masalah selama persepsi APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan politik Indonesia tetap terjaga.
“Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil maka revolving (revolving loan) itu sudah hampir dipastikan risikonya kecil,” kata Sri Mulyani.
“Karena market beranggapan ‘oh negara ini sama’, sehingga jatuh temponya yang terlihat di sini, itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan tentu politik tetap sama,” imbuhnya.
