InfoEkonomi.ID – Pemerintah Indonesia secara terus menerus memperjuangkan penyebaran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang memerlukan. Beberapa jenis bantuan sosial yang disediakan termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB).
Perlu diingat bahwa bantuan sosial ini disediakan untuk masyarakat yang memerlukan, dan pemerintah akan melakukan penyaluran bantuan sosial dengan transparansi dan akurasi.
Ada beberapa jenis bansos yang diberikan, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB).
Berikut adalah jadwal penyaluran, besaran, dan cara cek bansos tersebut untuk tahun 2024.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPNT adalah bantuan berupa pangan senilai Rp 200.000 per bulan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli beras, telur, dan/atau susu di e-warung atau agen BRILink terdekat.
- Jadwal Penyaluran BPNT Tahap 1 Tahun 2024: Mulai Januari hingga Maret. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan nomor KKS.
- Besaran BPNT: Rp 200.000 per bulan per KPM.
- Cara Cek Penerima BPNT: Melalui link ini atau aplikasi CEK BANSOS di Play Store atau App Store dengan memasukkan nomor KKS atau NIK.
- Syarat-syarat untuk Mendapatkan BPNT: Terdaftar sebagai KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Memiliki KKS yang aktif dan terdaftar di Bank Indonesia. Tidak menerima bantuan sosial lain yang sama atau sejenis.
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH adalah bantuan uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota rentan seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.
- Jadwal Penyaluran PKH Tahap 1 Tahun 2024: Sama seperti BPNT, pencairan PKH tahap 1 juga dilakukan mulai Januari hingga Maret.
- Besaran PKH: Berbeda-beda sesuai dengan jumlah dan jenis anggota keluarga yang rentan, mulai dari Rp 550.000 hingga Rp 2.800.000 per triwulan per KPM.
- Cara Cek Penerima PKH: Menggunakan link ini atau aplikasi CEK BANSOS dengan memasukkan nomor KKS atau NIK.
- Syarat-syarat untuk Mendapatkan PKH: Terdaftar sebagai KPM dalam DTKS Kemensos. Memiliki anggota keluarga yang rentan sesuai dengan kriteria PKH. Tidak menerima bantuan sosial lain yang sama atau sejenis. Memenuhi kewajiban-kewajiban PKH, seperti mengikuti pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan
BLT Mitigasi Risiko Pangan adalah bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000 yang diberikan kepada 18,8 juta KPM yang terdampak bencana alam dan pandemi Covid-19.
- Jadwal Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Tahun 2024: Pencairan dilakukan pada bulan Februari untuk periode Januari hingga Maret, melalui PT Pos Indonesia.
- Besaran BLT Mitigasi Risiko Pangan: Rp 600.000 per triwulan per KPM.
- Cara Cek Penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan: Menggunakan link ini atau aplikasi CEK BANSOS dengan memasukkan nomor KKS atau NIK.
- Syarat-syarat untuk Mendapatkan BLT Mitigasi Risiko Pangan: Terdaftar sebagai KPM dalam DTKS Kemensos. Tidak menerima bantuan sosial lain yang sama atau sejenis.
Bantuan Sosial Beras (BSB)
BSB adalah bantuan berupa beras seberat 10 kg yang diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam DTKS Kemensos.
- Jadwal Penyaluran BSB Tahun 2024: Pencairan dilakukan pada bulan Maret, melalui PT Pos Indonesia.
- Besaran BSB: 10 kg beras per bulan per KPM.
- Cara Cek Penerima BSB: Menggunakan link ini atau aplikasi CEK BANSOS dengan memasukkan nomor KKS atau NIK.
- Syarat-syarat untuk Mendapatkan BSB: Terdaftar sebagai KPM dalam DTKS Kemensos. Tidak menerima bantuan sosial lain yang sama atau sejenis.
Beberapa jenis bantuan sosial yang disediakan termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB).
Jadwal penyaluran, besaran, dan cara cek bantuan sosial tersebut disediakan oleh pemerintah untuk tahun 2024. Pemerintah mengutamakan transparansi dan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial.
