InfoEkonomi.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada utang negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, atau yang dikenal dengan RUU P2 APBN.
Dalam rapat paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8), Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menjaga kesinambungan fiskal melalui pengendalian penarikan utang.
“Pemerintah mengoptimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
Menteri Keuangan yang akrab disapa Ani ini menghargai masukan dari para wakil rakyat mengenai pengelolaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penarikan utang yang harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana.
Baca Juga: Utang Indonesia Tembus Rp8.502 Triliun, Masih Jauh dari Batas Aman 60% PDB
Sri Mulyani juga memamerkan capaian pemerintah pada tahun lalu, di mana rasio defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun tajam menjadi 1,61 persen, angka terendah sejak 2012.
“Ini defisit terendah sejak 2012. Pemerintah menjaga defisit agar tetap aman sesuai amanah dan rambu-rambu UU Keuangan Negara, yaitu tidak melebihi 3 persen dari PDB dan menjaga rasio utang (terhadap) PDB di bawah 60 persen,” jelasnya.
Terlepas dari klaim keberhasilan pemerintah di 2023, faktanya utang yang diwariskan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto cukup besar. Presiden Terpilih 2024-2029 itu akan mewarisi beban utang lebih dari Rp8.000 triliun.
Baca juga: Prabowo Rencanakan Tarik Utang Baru Rp775,9 Triliun di 2025
Pada Buku APBN KiTa, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.444,87 triliun hingga semester I 2024. Jumlah tersebut setara 39,13 persen dari PDB.
Meski jumlahnya cukup besar, rasio utang pemerintah diklaim masih terbilang aman karena di bawah 60 persen dari PDB.
Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul “Sri Mulyani Klaim Pemerintah Terus Cari Cara Lepas dari Jerat Utang”
