InfoEkonomi.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa posisi utang pemerintah Indonesia pada akhir Juli 2024 mencapai Rp8.502,69 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp57,82 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp8.444,87 triliun.
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Juli 2024 tercatat sebesar 38,68%, mengalami penurunan tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 39,13%. Meskipun terjadi kenaikan nominal utang, rasio ini masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan sebesar 60% PDB menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 adalah Rp 8.502,69 triliun. Rasio utang per akhir Juli 2024 yang sebesar 38,68% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Jumat (16/8/2024).
Utang pemerintah Indonesia terdiri dari dua jenis utama: Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Hingga akhir Juli 2024, sebagian besar utang masih didominasi oleh SBN, yang mencapai 87,76%, sementara sisanya berupa pinjaman sebesar 12,24%.
Secara rinci, utang dalam bentuk SBN berjumlah Rp7.642,25 triliun, dengan rincian SBN domestik sebesar Rp5.993,44 triliun—terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.797,21 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.196,23 triliun. Sementara itu, utang dalam bentuk SBN valuta asing mencapai Rp1.468,81 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp1.073,27 triliun dan SBSN sebesar Rp359,54 triliun.
Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.040,44 triliun per akhir Juli 2024. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,95 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 1.000,49 triliun.
Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp 1.000,49 triliun itu terdiri dari bilateral sebesar Rp 269,32 triliun, multilateral sebesar Rp 602,46 triliun dan commercial banks sebesar Rp 128,71 triliun.
“Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan jatuh tempo yang optimal,” tuturnya.
Per akhir Juli 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 8 tahun.
“Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia. Terbaru, S&P kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada ‘BBB’ dengan outlook stabil pada akhir Juli lalu,” ucap Kemenkeu.
Artikel ini telh tayang di detikfinance dengan judul “Naik Lagi, Utang Pemerintah Tembus Rp8.502 T”
