Kementerian Perdagangan berkomitmen mendorong pembiayaan ekspor yang dapat diakses sebanyak mungkin oleh pelaku usaha. Sinergi Kemendag dengan para pemangku kepentingan dalam memperluas manfaat Penugasan Khusus Ekspor (PKE) menjadi salah satu upayanya.
Hal tersebut dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, saat membuka seminar bertajuk “Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Ekspor melalui Penugasan Khusus Ekspor (PKE)”, Jumat (17/10). Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 15—19 Oktober 2025.
“Dalam rangka memanfaatkan skema tarif perjanjian, dukungan finansial bagi pelaku usaha merupakan aspek krusial dalam memajukan ekspor. Dukungan ini semakin dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk menghadapi berbagai tantangan global yang tengah terjadi, seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi, dan ketegangan perdagangan,” kata Tommy.
PKE merupakan bentuk penugasan pemerintah yang menyediakan pembiayaan ekspor pada transaksi maupun proyek yang pemerintah anggap perlu untuk mendukung kebijakan ekspor nasional. Penugasan ini diberikan pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Seminar ini menghadirkan enam narasumber dari berbagai instansi pemerintah, yakni Kemendag, Kementerian Keuangan, serta perwakilan perdagangan RI di luar negeri.
Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag, Bayu Nugroho, menegaskan, fondasi ekspor yang kuat akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sejumlah tantangan global seperti proteksi perdagangan antarnegara dan ketidakpastian geopolitik harus dijawab dengan solusi konkret yang berpihak kepada pelaku usaha, tentunya dengan prinsip ease of doing business, salah satunya melalui skema pembiayaan PKE.
“Melalui program pembiayaan PKE ini, pemerintah hadir memberikan kepastian, dukungan, dan jalan keluar yang dapat memfasilitasi para reliable exporter Indonesia dalam memenuhi demand buyer di negara mitra,” tambah Bayu.
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kemenkeu, Tony Prianto, turut menegaskan ekspor sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah melalui PKE memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih kompetitif bagi pelaku usaha di sektor prioritas, seperti alat kesehatan dan manufaktur strategis.
“Tujuan PKE adalah memberikan insentif dan dukungan pembiayaan kepada eksportir, terutama yang memiliki prospek tinggi namun menghadapi kendala modal. Program ini pertama kali diterapkan pada proyek ekspor gerbong kereta ke Bangladesh, dan kini telah berkembang mencakup pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor di berbagai sektor,” jelas Tony.
Dari sisi lembaga keuangan, Kepala Departemen National Interest Account LPEI, Agnes Rahadian, menjelaskan bahwa LPEI sebagai special mission vehicle memiliki mandat utama untuk mendorong ekspor nasional melalui tiga pilar, yaitu pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. LPEI menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp13,7 triliun, dan penyalurannya dikelola bersama Komite PKE yang terdiri atas Kemendag, Kemenkeu, dan Kementerian Perindustrian.
“Berbeda dengan penugasan umum yang bersumber dari pasar, PKE menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga dapat memberikan pembiayaan dengan bunga lebih rendah dan jangka waktu lebih fleksibel,” terang Agnes.
Sementara itu, dua perwakilan perdagangan RI di luar negeri memaparkan potensi pasar Cile dan Arab Saudi untuk dimasuki produk-produk Indonesia. Para eksportir dapat memanfaatkan skema-skema pembiayaan dalam PKE untuk memperkuat penetrasi ke pasar kedua negara tersebut melalui ekspor.
Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Santiago, Indah Fajarwati, memaparkan tentang peningkatan potensi permintaan pasar ekspor Indonesia di Cile. Di negara tersebut, permintaan terhadap produk makanan sehat seperti biskuit bergizi dan gula kelapa (coconut sugar) sedang meningkat.
“Produk tersebut dapat menjadi peluang besar bagi eksportir Indonesia karena sejalan dengan tren kesehatan yang berkembang di pasar Amerika Latin,” ujar Indah.
Sementara itu, Kepala ITPC Jeddah, Bagas Haryotejo, menyoroti besarnya potensi produk halal Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar Arab Saudi, terutama bagi jemaah haji dan umrah.
“Produk halal Indonesia memiliki peluang besar untuk menembus pasar Arab Saudi, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah. Pasar Arab Saudi terus berkembang dan sangat potensial bagi pelaku usaha Indonesia,” ujar Bagas.
Pada sesi terakhir, CEO PT Nusantara Segar Global, Margareta, membagikan pengalamannya mendapatkan pembiayaan ekspor yang telah mendorong ekspansi usahanya ke pasar global. Menurutnya, dukungan pemerintah melalui PKE sangat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas ekspansi perusahaan dalam menjangkau pasar baru di Timur Tengah, Eropa Timur, serta Asia Selatan.
“Fasilitas PKE benar-benar membuka jalan bagi kami untuk menembus pasar ekspor. Dukungan dari pemerintah membuat kami lebih berani untuk mengambil langkah ekspor serta dapat fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing,” ujar Margareta.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
