Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp18,8 triliun hingga pertengahan tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan 115.930 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (tanggal tidak disebutkan), Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembiayaan perumahan yang dialokasikan dalam APBN 2025 awalnya ditargetkan untuk pembangunan 220 ribu unit rumah. Rinciannya, pemerintah mengalokasikan Rp18,8 triliun melalui BP Tapera untuk FLPP, Rp4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka rumah.
“Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, di mana kita menginjeksi Rp18,8 triliun untuk FLPP melalui BP Tapera, kemudian Rp4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7).
Dengan demikian, alokasi awal anggaran untuk pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 mencapai total Rp29,1 triliun. Namun, seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan cakupan program, target FLPP tahun 2025 dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah.
Kenaikan target ini menyebabkan total kebutuhan anggaran naik signifikan menjadi Rp47,4 triliun. Alokasi ini terdiri dari Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk PT SMF, dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
“Kami juga akan terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perumahan untuk mendukung pembangunan rumah swadaya, dengan target mencapai dua juta rumah. Alokasi tambahan akan disiapkan untuk pelaksanaan di semester kedua,” ujar Sri Mulyani.
Selain FLPP, pemerintah juga menggelontorkan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan membantu MBR agar dapat membangun atau merenovasi rumah secara mandiri. Pada 2025, alokasi awal untuk BSPS mencapai Rp1,45 triliun, ditujukan untuk 65.392 unit rumah.
Sri Mulyani menegaskan bahwa FLPP merupakan salah satu program prioritas dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden, kata dia, telah meminta seluruh kementerian untuk mempercepat pelaksanaan program-program strategis termasuk FLPP.
“Akselerasi ditingkatkan, baik dari sisi skala maupun kecepatan, agar setiap program memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
