Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji potensi peningkatan impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat. Langkah strategis ini bertujuan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang saat ini mengalami surplus signifikan di pihak Indonesia.
“Ini (minyak dan LPG) yang sedang kami kaji untuk kemudian dijadikan salah satu komoditas yang kita beli dari Amerika Serikat,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/4).
Dalam pernyataan resminya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (9/4), Bahlil menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk mengevaluasi berbagai komoditas energi yang dapat dibeli dari Amerika Serikat guna memperkecil kesenjangan neraca dagang.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat tercatat mencapai 14 hingga 15 miliar dolar AS, atau sekitar Rp237 hingga Rp254 triliun (dengan kurs Rp16.933 per dolar AS).
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari respons Indonesia terhadap pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada 2 April 2025. Dalam kebijakan tersebut, Indonesia dikenai tarif bea masuk sebesar 32 persen, yang mulai berlaku secara bertahap sejak 5 April 2025 dan efektif penuh pada 9 April 2025.
Saat ini, sekitar 54 persen kebutuhan impor LPG nasional sudah berasal dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia juga mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar dari berbagai negara, termasuk kawasan Timur Tengah dan Afrika.
Menurut Bahlil, pemerintah sedang menilai aspek keekonomian dari potensi penambahan volume impor migas dari AS. Meskipun jarak pengiriman dari Amerika Serikat lebih jauh dibandingkan dari kawasan Timur Tengah, nyatanya harga LPG dari AS justru bersaing dan tidak lebih mahal.
“Logikanya, seharusnya lebih mahal (impor dari AS) karena transportasinya. Tapi, buktinya harga LPG dari Amerika Serikat sama dengan dari Timur Tengah. Jadi, saya pikir semua ada cara untuk menghitung,” kata dia.
Bahlil menegaskan bahwa meski Indonesia mempertimbangkan peningkatan impor energi dari Amerika Serikat, pemerintah tidak berencana menghentikan impor dari negara lain seperti Singapura, Afrika, maupun kawasan Timur Tengah. Yang akan dilakukan adalah penyesuaian volume impor, bukan penambahan total volume secara keseluruhan.
“Tidak disetop, volumenya yang mungkin dikurangi,” ujar dia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
