Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan penghentian sementara ekspor kelapa bulat atau ditangguhkan (moratorium) guna menstabilkan pasokan dan harga di dalam negeri. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga serta kelangkaan pasokan yang mengancam industri pengolahan kelapa lokal.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menegaskan bahwa kebijakan tata kelola kelapa perlu segera ditetapkan agar tidak berdampak lebih luas pada keberlangsungan industri serta risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam pernyataan resminya pada Jumat (21/3), Putu mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat selama 3-6 bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengamankan pasokan dalam negeri yang kian menipis.
“Pada rapat-rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, kami mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek (3-6 bulan) guna menstabilkan pasokan domestik,” kata Putu dalam keterangan resmi, Jumat kemarin (21/3).
Selain moratorium, Kemenperin juga mengusulkan penerapan pungutan ekspor kelapa bulat dan produk turunannya. Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan harga bahan baku agar tetap remuneratif bagi petani dan industri pengolahan kelapa di dalam negeri.
“Langkah mitigasi tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku dan kembali menormalisasi harga kelapa yang telah semakin melambung di dalam negeri,” ungkap Putu.
Sebagai bagian dari kebijakan tata kelola kelapa, Kemenperin juga mengusulkan agar dana hasil pungutan ekspor kelapa dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Dana ini nantinya akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk program peningkatan produktivitas tanaman kelapa, pemberdayaan usaha tani, hingga pengembangan industri pengolahan kelapa yang lebih terintegrasi.
“Bentuk pengembaliannya dalam bentuk program peningkatan produktivitas tanaman kelapa, penguatan kegiatan usaha tani, pemberdayaan usaha pengolahan kelapa rakyat, dan pengembangan ekosistem industri pengolahan kelapa terpadu,” pungkasnya.
Kelangkaan pasokan kelapa juga diakui oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso. Ia menjelaskan bahwa tingginya permintaan ekspor menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbatasan stok di dalam negeri, sehingga harga melonjak hingga 50 persen dalam beberapa bulan terakhir.
“Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor juga ya. Terus industri di dalam negeri juga banyak minta. Jadi industri di dalam negeri karena banyak yang ekspor, juga kadang-kadang keseluruhan dapat barang dan sebagainya. Itu memang masalahnya itu,” ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).
Belakangan ini, sejumlah pedagang mengeluhkan kesulitan mendapatkan pasokan kelapa, sementara harga melonjak tajam.
Awalnya, harga kelapa di tingkat pedagang berkisar Rp10 ribu, tetapi kini naik menjadi Rp15 ribu per butir dan diperkiran terus melesat jelang Lebaran.
Sementara itu, pedagang di pasar tradisional juga merasakan dampak kelangkaan ini. Nur Laela (50), seorang pedagang kelapa di Pasar Senen, Jakarta Pusat, mengungkapkan bahwa harga kelapa kini mencapai Rp15 ribu per butir, bahkan diperkirakan bisa naik hingga Rp25 ribu – Rp35 ribu menjelang Lebaran.
Menurutnya, lonjakan harga ini bukan semata-mata karena bulan puasa, melainkan akibat ekspor yang menyebabkan kelangkaan pasokan di dalam negeri.
“Kata bosku, dari Sumatera-nya (kelapa) enggak turun ke Jawa, diekspor ke Malaysia, makanya sulit. Ini (kenaikannya) bukan karena Lebaran atau puasa, sudah tiga bulan naik duluan,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Selasa (18/3).
Ia juga mengungkapkan tiga bulan lalu kelapa sempat langka di pasaran, dan harga Rp10 ribu per butir kini sudah tidak mungkin lagi diterapkan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
