PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memastikan bahwa pembiayaan awal untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Sebagai informasi, pada Jumat (7/3/2025), Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, bersama sejumlah menteri untuk membahas rencana pembentukan koperasi ini.
Sejumlah analis menilai bahwa kebijakan ini dapat memberikan tekanan tambahan bagi bank-bank BUMN. Koperasi yang akan tersebar di 70.000-80.000 desa diperkirakan membutuhkan dana awal sekitar Rp3 miliar-Rp5 miliar per desa. Pendanaan ini akan ditanggung terlebih dahulu melalui pembiayaan bank-bank BUMN, yang berpotensi mengalokasikan dana hingga Rp400 triliun.
BRI Pastikan Pembiayaan Aman
Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa penyaluran pinjaman untuk kebutuhan awal koperasi tetap aman karena pelunasannya akan menggunakan dana desa, yang diperkirakan mencapai Rp2 miliar per tahun.
Baca Juga: Jelang Idul Fitri, BRI Pastikan Ketersediaan Uang Tunai Rp32,8 Triliun
“Dana desa kan tidak cukup kalau langsung Rp5 miliar. Oleh karena itu, yang diharapkan kemudian dibiayai oleh Himbara, tetapi kan aman wong sumber pelunasannya dari dana desa,” ujar Sunarso di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, alokasi dana desa 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri dari Rp69 triliun yang dihitung dari tahun sebelumnya dan Rp2 triliun di tahun berjalan.
Sunarso juga menjelaskan bahwa koperasi desa nantinya akan membangun berbagai gerai guna mendukung operasional, seperti gerai sembako, obat-obatan, poliklinik, sarana produksi pertanian, kantor operasi, serta gudang penyimpanan (baik gudang kering maupun cold storage). “Ada truk satu lagi, jadi satu koperasi memiliki satu truk. Terus kemudian untuk membiayai itu dibutuhkan Rp5 miliar,” tambahnya.
Investor Khawatir Dampak Pembiayaan Koperasi Desa
Di sisi lain, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia, Prasetya Gunadi, mengungkapkan bahwa investor masih khawatir dengan inisiatif Koperasi Desa Merah Putih. Pasalnya, pinjaman bank BUMN yang berpotensi mencapai Rp400 triliun dapat berdampak negatif pada kualitas aset perbankan.
“Investor khawatir bahwa pinjaman ini, yang berpotensi mencapai Rp400 triliun, dapat berdampak negatif pada kualitas aset bank BUMN,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), pinjaman kepada koperasi memiliki rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 8,5%, lebih tinggi dari rata-rata sektor perbankan secara keseluruhan.
Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano, memperingatkan bahwa skenario terburuk dari kebijakan ini adalah peningkatan risiko kredit dan likuiditas bagi bank-bank BUMN. Jika pinjaman senilai Rp3 hingga Rp5 miliar per desa disalurkan dalam waktu yang bersamaan, sementara rasio NPL koperasi tetap di level 8,5%, maka hal ini dapat menyebabkan kenaikan biaya kredit (cost of credit/CoC) sebesar 49-82 bps dan penurunan laba sekitar 11%-56%.
“Selain itu, jika bank BUMN harus mendanai kredit ini sendiri, mereka juga dapat menghadapi risiko likuiditas, yang mengharuskan perusahaan mengamankan sekitar 5-9% dari total simpanan saat ini,” jelas Victor.
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News
