Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmennya dalam memastikan UMKM tetap berdaya saing di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun 2025. Sejumlah strategi telah disiapkan, mulai dari evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kolaborasi lintas sektor, hingga pembentukan holding UMKM untuk memperkuat daya saing produk lokal.
Menteri UMKM menyoroti bahwa selama ini penyaluran KUR cenderung stagnan tanpa evaluasi mendalam, yang berdampak pada penurunan kualitas distribusi.
“KUR ini program yang luar biasa, tapi sering kali berjalan begitu saja tanpa evaluasi yang ketat. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan mengakses dana karena kendala seperti agunan untuk pinjaman kecil atau kuota yang cepat habis,” terang Menteri UMKM, Kamis (13/2/2025).
Sebagai solusinya, pemerintah merancang sistem monitoring baru, di mana evaluasi distribusi KUR dilakukan setiap dua bulan di berbagai wilayah. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga akan dilibatkan dalam pengawasan, guna memastikan penyaluran dana lebih transparan dan tepat sasaran.
Selain reformasi KUR, Kementerian UMKM juga menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu inisiatif yang diambil adalah pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada untuk memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM.
“Langkah ini diambil agar pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke level manajer area, guna memastikan bahwa penyaluran KUR benar-benar berjalan sesuai kebutuhan UMKM,” ujar Menteri UMKM.
Menteri UMKM pun menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM.
Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyediaan pelatihan bagi pengusaha UMKM.
Ia menjelaskan bahwa ketimbang membangun pusat pelatihan baru, kementeriannya akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.
Dengan pendekatan ini, pelatihan bagi UMKM dapat berjalan lebih efisien, tanpa harus membebani anggaran dengan pembangunan infrastruktur baru.
“Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat melakukan program kolaborasi bersama menggelar pelatihan UMKM dengan memanfaatkan balai latihan kerja,” kata Menteri UMKM.
Di sisi lain, ia juga menilai keterlibatan perusahaan besar dan BUMN dalam mendukung UMKM masih bersifat Corporate Social Responsibility (CSR) dan belum menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.
“Kami mendorong konsep business to business, di mana UMKM tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Dengan demikian, konektivitas antara UMKM dan perusahaan besar bisa lebih terjaga dan berkelanjutan,” ujar Menteri UMKM.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
