Manajemen PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberikan klarifikasi terkait kredit sindikasi yang disalurkan kepada PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI), perusahaan smelter asal China yang menghadapi ancaman kebangkrutan akibat penurunan produksi.
Kondisi finansial PT GNI yang memburuk memicu kekhawatiran mengenai potensi penurunan kualitas kredit di sektor perbankan.
Menanggapi hal ini, BNI memastikan bahwa penyaluran kredit, termasuk kredit sindikasi yang melibatkan beberapa bank nasional, telah mempertimbangkan berbagai risiko, khususnya dalam mendukung hilirisasi industri sumber daya alam, terutama komoditas nikel.
Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggarini, menyatakan bahwa nilai agunan kredit sindikasi tersebut melebihi jumlah kredit yang diberikan. BNI berkontribusi sebesar 20,3% dari total kredit sindikasi yang disalurkan.
Baca Juga: Dirut BNI Royke Tumilaar Tegaskan Danantara Tidak Gunakan Dana Pihak Ketiga
Novita mengungkapkan, fasilitas kredit BNI kepada PT GNI diberikan pada tahun 2022, dengan maksimum outstanding saat ini mencapai US$ 298 juta, sebagian besar melalui sindikasi dengan bank lain.
“Hingga saat ini, GNI tercatat dalam kondisi lancar dengan kolektibilitas 1. Proses penyaluran kredit dilakukan dengan cermat, termasuk mitigasi risiko melalui penguatan proses underwriting dan pemantauan ketat,” jelas Novita, Senin (24/2).
BNI juga menegaskan bahwa pemberian fasilitas kredit kepada sektor hilirisasi dilakukan dengan memperhatikan batas eksposur pinjaman dan kriteria penerimaan risiko yang dievaluasi setiap tahun sesuai perkembangan industri.
Novita merinci tiga langkah mitigasi risiko yang diterapkan BNI untuk sektor smelter nikel yang sebagian besar hasil produksinya diekspor ke China:
- Mitigasi fluktuasi harga dengan memantau pergerakan harga bahan baku Nickel Ore dan harga jual Nickel Pig Iron (NPI), serta mengatur strategi perusahaan terkait penetapan harga dan penerapan mekanisme Cash Account Management Agreement (CAMA).
- Mitigasi risiko pasokan dengan memastikan debitur memiliki cadangan tambang atau Izin Usaha Pertambangan (IUP), disertai dokumen pendukung yang lengkap, serta diversifikasi pembeli.
- Mitigasi penurunan kondisi keuangan melalui pengawasan intensif terhadap fasilitas kredit dan memastikan kecukupan cadangan kewajiban pembayaran.
“Dengan mitigasi risiko yang telah diterapkan, kami terus memantau secara intensif dan menyiapkan rencana aksi atas setiap perkembangan kondisi debitur,” ujar Novita.
Untuk menghadapi potensi risiko pada 2025, BNI berencana membentuk pencadangan yang memadai dan menjaga stabilitas cost of credit (CoC). Pencadangan ini ditetapkan berdasarkan penilaian risiko kredit terhadap kondisi dan kualitas debitur.
“Kami melihat sektor hilirisasi memiliki prospek cerah karena termasuk dalam prioritas pemerintah sesuai Asta Cita Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045,” tambah Novita.
Pada tahun 2024, BNI mencatat realisasi penyaluran kredit ke sektor hilirisasi mencapai Rp60,9 triliun, meliputi industri pengolahan mineral, batu bara, hasil perkebunan, dan kehutanan.
Sementara itu, BCA mengonfirmasi keterlibatannya dalam kredit sindikasi kepada PT GNI, meskipun tidak merinci jumlah outstanding kredit atau kondisi kualitas kredit dari perusahaan tersebut.
Hera F Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, menyatakan bahwa pihaknya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang disiplin dalam setiap penyaluran kredit.
“BCA selalu mendukung kebijakan pemerintah di berbagai sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perbankan yang berlaku di Indonesia,” jelas Hera, Senin (24/2).
Lebih lanjut, Hera menegaskan bahwa BCA menjaga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. BCA juga menjaga pencadangan yang memadai, dengan NPL Coverage sebesar 208,5% dan LAR Coverage sebesar 76,9% pada tahun 2024.
“Biaya pencadangan akan selalu kami evaluasi sejalan dengan perkembangan kualitas aset dan kondisi ekonomi nasional,” tambah Hera.
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News
