Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Langkah ini dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan efisiensi belanja, dan mendukung program prioritas pemerintah.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa pengelolaan APBN harus dilakukan dengan disiplin, cermat, dan tepat sasaran. Menurutnya, penghematan ini bertujuan untuk mengantisipasi tantangan ekonomi di masa depan sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas.
“Efisiensi ini juga pastinya untuk kewaspadaan kita dalam menghadapi tantangan ke depan, dan efisiensi ini untuk mendukung program prioritas pemerintah,” beber Deni saat dikonfirmasi, Kamis (23/1).
Deni menyebut bahwa penghematan APBN akan diarahkan untuk mendukung agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo yang terangkum dalam Asta Cita. Namun, ia menepis anggapan bahwa penghematan ini sepenuhnya dialokasikan untuk program makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun.
“Iya (keseluruhan belanja yang dihemat digunakan untuk) 2025, tahun anggaran 2025. Ini kan cuma menggeser skala prioritas,” tegas Deni.
Meski demikian, program makan bergizi gratis membutuhkan tambahan dana sebesar Rp100 triliun untuk mencapai target pemberian makanan bergizi kepada 82,9 juta penduduk, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengidentifikasi sumber dana tambahan guna mendukung program prioritas, termasuk makan bergizi gratis. Ia memastikan bahwa pengelolaan anggaran akan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
“Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden (Prabowo) tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi,” tuturnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).
“Keseluruhan postur nanti kita lihat ya (untuk mengalokasikan anggaran tambahan Rp100 triliun makan gratis),” tegas Sri Mulyani.
Tepat di hari yang sama, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 terbit. Ada dua sumber utama penghematan yang diincar Prabowo.
Pertama, pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun. Kedua, Prabowo meminta efisiensi dari alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tak menutup opsi hasil penghematan APBN 2025 dipakai untuk program makan bergizi gratis. Ia sejauh ini baru menekankan program makan gratis berjalan baik, tapi tetap perlu pemerataan penerima manfaat.
“Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, ini alhamdulillah MBG sudah berjalan. Namun, presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi,” katanya usai melepas lawatan Presiden Prabowo ke India di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
“Sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” sambung Prasetyo.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News