Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, membawa angin segar untuk sektor kehutanan Indonesia. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis (23/1), Menhut membeberkan target ambisiusnya yakni investasi sebesar Rp19,9 triliun dan serapan tenaga kerja hingga 400 ribu orang pada tahun 2025.
“Peningkatan nilai investasi pada sektor kehutanan yang pada tahun 2025 angkanya diperkirakan sebesar Rp19,9 triliun dengan rencana serapan tenaga kerja sebanyak 400 ribu orang,” kata Menhut saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
Antoni mengungkapkan bahwa tema pembangunan kehutanan di tahun 2025 adalah peningkatan produksi dan hilirisasi hutan untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah. Kinerja tahun 2025 diarahkan dapat diartikulasikan ke dalam sasaran makro pembangunan kehutanan dengan target, pertama pertumbuhan ekonomi kehutanan melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan ekspor sektor kehutanan pada kisaran 3-5 persen.
“Kinerja ini diharapkan membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraja perdagangan non migas,” ujarnya.
Kedua, pemeraan pembangunan wilayah yang akan dicapai dengan peningkatan kapasitas kelompok tanih hutan sebesar 7-8 persen. Selanjutnya, penurunan laju deforestasi sebesar 3-4 persen yang upayanya dilakukan untuk menurunkan kebakaran hutan dan lahan, pelindungan hutan dari perambahan dan illegal logging.
Lebih lanjut, Antoni menyebutkan bahwa kinerja utama Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2025. Pertama, di pilar lingkungan, dengan indikator persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan sebesar 55,38 persen,
Kedua, angka laju deforestasi dan degradasi hutan sebesar 0,12 juta hektare per tahun. Ketiga, nilai indeks daftar merah nasional tentang status keterancaman spesies sebesar 0,75 poin.
Sementara itu, di pilar kedua yakni ekonomi dengan indikator kerja, pertama kontribusi produk domestik (PDB) sektor kehutanan terhadap PDB nasional sebesar Rp16,17 triliun pada harga konstan,
Kedua, nilai ekspor hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar (TSL) serta bioprospecting sebesar Rp261,2 triliun. Ketiga, nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan sebesar Rp6,98 triliun.
Sementara itu, untuk pilar ketiga, yakni sosial, dengan indikator kinerja, pertama, luas hutan yang dilepas untuk tanah objek reforma agraria atau TORA sebesar Rp118,4 ribu hektare,
Kedua, luas kawasan hutan yang dikelola rakyat seluas 96 ribu hektare dan nilai transaksi ekonomi dari kelompok tani hutan sebesar Rp2,2 triliun.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
