Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kabar gembira terkait penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia sepanjang 2024. Dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar Senin di Jakarta, Menkeu memaparkan data yang menunjukkan bahwa kemiskinan berhasil ditekan dari 9,36 persen pada 2023 menjadi 9,03 persen pada 2024.
Kemiskinan ekstrem juga mencatatkan penurunan signifikan, dari 1,12 persen menjadi 0,83 persen. Rasio gini, indikator ketimpangan ekonomi, turut membaik dari 0,388 pada 2023 menjadi 0,379 pada 2024, mencerminkan berkurangnya kesenjangan pendapatan di masyarakat.
“Dari sisi kemiskinan, gini ratio dan tingkat pengangguran terjadi penurunan, ini artinya membaik. Ini adalah hasil kerja bersama dan terutama APBN yang terus bekerja luar biasa keras melindungi masyarakat dan ekonomi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1).
Baca juga: Program Bantuan Pangan Beras Berkontribusi Turunkan Kemiskinan
Sri Mulyani juga mengungkapkan perkembangan positif di pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran turun dari 5,32 persen pada 2023 menjadi 4,91 persen pada 2024.
Sri Mulyani memaparkan, sepanjang 2024, tercipta 4,78 juta lapangan kerja baru, dengan peningkatan signifikan pada jumlah pekerja formal berstatus buruh atau karyawan sebanyak 3,44 juta, sehingga total pekerja formal kini mencapai 56,2 juta orang.
Adapun sektor-sektor utama yang berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja ini meliputi sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja meningkat dari 39,5 juta pada 2023 menjadi 40,8 juta pada 2024.
Sektor perdagangan dengan tenaga kerja yang naik dari 26,6 juta menjadi 27,3 juta.
Sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan dari 19,3 juta menjadi 20 juta pekerja.
Serta jasa lainnya dengan tenaga kerja bertambah dari 22,7 juta menjadi 23,7 juta.
“Ini kondisi pasar tenaga kerja tentu tidak menafikan ada sektor yang mengalami tekanan lebih seperti sektor padat karya seperti tekstil, namun makronya menggambarkan adanya terciptanya kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru dan status dari buruh yang mengalami perbaikan yaitu pekerja di sektor formal sebagai statusnya karyawan atau buruh,” kata Menkeu.
Menkeu Sri Mulyani menyoroti perbaikan signifikan pada nilai tukar petani (NTP) yang naik dari 118,27 menjadi 122,78 pada 2024, jauh melampaui target yang ditetapkan DPR RI di kisaran 105-108. Kebijakan seperti subsidi pupuk, percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, dan stabilisasi harga pangan dinilai menjadi pendorong utama perbaikan ini.
Meski demikian, nilai tukar nelayan (NTN) masih di bawah target, berada di angka 102,35 dari target 107-110. Menkeu menekankan pentingnya program bantuan sosial dalam mendukung masyarakat miskin, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta program Prakerja.
“Berbagai langkah seperti tambahan bansos itu juga meringankan beban terutama kepada petani. Berbagai langkah bansos seperti PKH, sembako, PIP, KIP, pemberian PBI untuk jaminan kesehatan, kartu Prakerja, semuanya memberikan dukungan dan meringankan beban sehingga nilai tukar petani kita mengalami perbaikan dari 118,27 menjadi 122,78,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
