Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas kini langsung berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil untuk memperkuat peran Bappenas dalam menyusun rencana pembangunan nasional yang lebih terkoordinasi dan efektif.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Gobel, menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan kekuatan tambahan bagi Bappenas dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan. “Hal ini adalah penguatan dari peran Bappenas yang saat ini di bawah Presiden langsung,” kata Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (12/11/2024).
Bappenas kini menjadi salah satu dari empat kementerian yang berada langsung di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto. Tiga kementerian lainnya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Sekretariat Negara. Keempat kementerian ini tidak lagi berada di bawah koordinasi kementerian koordinator.
Menurut Rachmat, penguatan peran ini membuat tugas Bappenas semakin luas dan berat. Selain mengkoordinasikan pembangunan antar kementerian, Bappenas juga bertugas mensinkronisasi rencana kebijakan di tiap kementerian teknis agar sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang pemerintah.
Seiring dengan peningkatan peran tersebut, Bappenas juga dihadapkan pada tanggung jawab yang semakin besar. Rachmat menceritakan, para pejabat di Bappenas kini bekerja lebih keras, bahkan sampai kekurangan waktu istirahat.
“Saya dan teman-teman berembuk, kalau kami harus merencanakan semua perencanaan kementerian/lembaga, mereka tidak bisa tidur, ini beberapa kali saya telepon sekretaris kementerian kami jam 2 pagi baru selesai untuk perencanaan ke depan,” kata dia.
Rachmat menjelaskan bahwa Bappenas kini berperan sebagai clearing house yang merancang strategi dan kebijakan makro, sementara kementerian/lembaga teknis bertanggung jawab atas implementasi kebijakan di tingkat mikro.
Contohnya, dalam hal kebijakan pengurangan impor garam, Bappenas merancang makro kebijakan untuk mengurangi ketergantungan impor, sedangkan kementerian terkait bertanggung jawab untuk menyusun roadmap pencapaian tersebut.
“Contoh soal garam, kita ingin secara makro tidak impor lagi. Tapi roadmap-nya K/L yang bertanggung jawab,” kata dia.
“Kami sebisanya merencanakan bagaimana supaya produksi garam tercapai, bagaimana garam rakyat bisa diambil sebelum impor. Itu hal yang kami diskusikan dengan K/L,” kata dia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
