Ciputra Development Tbk (CTRA) menyambut baik kebijakan pemerintah yang menyatukan sektor perumahan di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Direktur CTRA, Harun Hajadi, menyatakan bahwa langkah ini membuka peluang baru bagi bisnis properti, khususnya dalam mempercepat pembangunan perumahan yang terjangkau.
Harun menjelaskan bahwa penyatuan sektor perumahan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Saya kira baik ya karena berarti Pemerintah sangat concern dengan masalah perumahan, terutama perumahan yang terjangkau. Pemerintah menurut saya akan fokus di perumahan murah yang dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat luas, terutama jika ada subsidi,” ujarnya dikutip dari kontan, Selasa (22/10).
Meski optimistis, Harun menegaskan bahwa proses perizinan tetap berada di bawah pemerintah daerah. “Perizinan masih diatur oleh pemerintah daerah, jadi tidak ada banyak perbedaan. Yang berubah adalah koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan-kebijakan payung, seperti subsidi dan insentif yang sifatnya mendukung pembeli dan pengembang,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa fokus pemerintah terhadap perumahan subsidi akan berdampak positif bagi percepatan pembangunan proyek-proyek CTRA, terutama yang menyasar segmen MBR. “Jika subsidi dan insentif lebih ditingkatkan, ini tentu akan mempercepat pengembangan perumahan subsidi, yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tambah Harun.
CTRA juga merencanakan ekspansi seiring dengan fokus kementerian yang lebih terarah. “Jika keadaan membaik, kami pasti akan melakukan ekspansi. Pemerintah membentuk kementerian ini tentunya untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan. Kami berharap, sektor ini akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan investor,” jelasnya.
Harun menyampaikan harapan besar terhadap Kementerian Perumahan yang baru dibentuk. Ia berharap kementerian ini dapat mengoordinasikan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, di mana masalah utama adalah keterjangkauan. “Kami berharap kementerian baru ini dapat membantu mengatasi masalah affordability, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah layak huni,” katanya.
Terkait dampak penyatuan sektor perumahan terhadap prospek keuangan dan strategi bisnis CTRA, Harun menyatakan bahwa perusahaan akan terus beradaptasi dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik.
“Kami akan menyesuaikan strategi kami sesuai dengan perkembangan kebijakan. Jika pemerintah mendukung dengan kebijakan yang tepat, kami optimis bahwa sektor properti akan terus berkembang dan dapat membantu meningkatkan penjualan,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
































