InfoEkonomi.ID – Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov, menyoroti permasalahan penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia yang dinilai masih belum tepat sasaran. Menurut Abra, kebijakan subsidi berbasis harga saat ini lebih rentan terhadap kebocoran, meskipun sudah ada pembatasan terhadap konsumen yang berhak.
“Meski ada kriteria dan pembatasan, kebocoran BBM bersubsidi tetap terjadi. Ini karena subsidi yang diberikan masih dalam bentuk subsidi harga, bukan subsidi langsung,” ujar Abra dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Rabu (25/9) dikutip dari cnbcindonesia.com.
Baca juga: Penundaan Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran Berpotensi Menjadi Bom Waktu
Ia menegaskan bahwa kebijakan subsidi seharusnya diubah menjadi subsidi langsung kepada individu atau rumah tangga yang membutuhkan. Dengan begitu, kebocoran dapat diminimalisir dan bantuan akan lebih tepat sasaran, sesuai dengan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (desil 1 hingga 6).
Menurut Abra, perubahan mekanisme ini juga bisa membuka ruang bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif. Masyarakat nantinya dapat memilih BBM berdasarkan kualitas dan harga yang wajar, sementara mereka yang berhak mendapatkan subsidi akan menerima potongan langsung dari harga jual.
Sementara itu, rencana pemerintah untuk memperketat kriteria pengguna BBM subsidi yang semula diharapkan berjalan pada 1 Oktober 2024 tampaknya akan ditunda lagi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024), meminta agar menteri-menterinya tidak membuat kebijakan ekstrem jelang akhir masa kepemimpinannya.
Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat hingga masa pemerintahan baru di bawah Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto. “Jaga situasi yang kondusif, jangan membuat kebijakan yang ekstrem yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat,” tegas Jokowi.
Kini, nasib reformasi subsidi BBM berada di tangan pemerintah, yang dihadapkan pada pilihan sulit untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan rakyat dan stabilitas ekonomi
