InfoEkonomi.ID – Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pelaksanaan program penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara tepat sasaran. Menurutnya, jika Jokowi tidak segera mengambil langkah tegas dalam mereformasi subsidi energi, maka masalah ini akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan berikutnya.
“Nah ini yang saya pikir akan jadi bom waktu di Presiden mendatang jika Presiden Jokowi tidak berani mengambil sikap tegas dalam memutuskan reformasi subsidi energi di penghujung kepemimpinan beliau,” ujar Abra dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Rabu (25/9) seperti diberitakan cnbcindonesia.com.
Abra juga menyoroti bagaimana pembahasan mengenai pembatasan BBM subsidi telah diangkat dari tahun ke tahun, tetapi hingga kini belum ada keputusan yang jelas. Kebijakan subsidi energi yang berlarut-larut ini, menurutnya, justru menimbulkan sentimen negatif di masyarakat.
“Alih-alih ingin menyelesaikan masalah, yang muncul adalah sentimen negatif karena kebijakan subsidi energi ini tidak jelas arahnya,” tambahnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga mengungkapkan bahwa aturan mengenai siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar masih dalam pembahasan. Awalnya, aturan tersebut direncanakan berlaku mulai 1 Oktober 2024, namun Bahlil menyatakan bahwa penerapannya mungkin akan ditunda lebih lanjut.
“Kami masih membahas secara detail agar aturan ini mencerminkan asas keadilan dan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai subsidi ini tidak sampai kepada petani dan nelayan yang seharusnya menerima manfaatnya,” ujar Bahlil.
Abra berharap, reformasi subsidi energi segera dilakukan agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya, sekaligus menghindari konflik dan ketidakpastian di masyarakat terkait kebijakan BBM subsidi.
