InfoEkonomi.ID – Pemerintah Jokowi telah menggelontorkan alokasi subsidi energi yang fantastis selama periode 2015 hingga 2024, mencapai Rp 2.930 triliun. Namun, meskipun anggaran subsidi energi meningkat, proporsinya terhadap total belanja pemerintah pusat terus mengalami penurunan. Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov, menyoroti bahwa pada 2015, subsidi energi mencakup 10,1% dari belanja pemerintah pusat, namun pada 2024, angkanya turun menjadi hanya 7,6%.
Melansir cnbcindonesia.com, Kamis (26/9), Abra menyampaikan bahwa penyaluran subsidi energi, terutama untuk BBM, perlu segera direformasi agar tepat sasaran. Meski data dari BPS dan Pertamina menunjukkan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat, pemerintah belum mengambil tindakan tegas untuk mengubah kebijakan dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup.
“Sudah lebih dari 5 tahun wacana subsidi tertutup dihembuskan, namun pemerintah terus menunda eksekusi kebijakan ini,” kata Abra. Ia menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tampaknya menghindari kebijakan yang dianggap tidak populer, padahal tidak ada beban politik signifikan yang harus dihadapi untuk mewujudkan perubahan ini.
Abra juga menekankan bahwa tanggung jawab ini seharusnya diambil oleh Jokowi selama masa kepemimpinannya, terutama mengingat besarnya alokasi subsidi energi yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Abra, ini adalah momen bagi pemerintahan Jokowi untuk “cuci piring” dan melaksanakan reformasi subsidi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
