InfoEkonomi.ID – Raksasa bank syariah Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memberikan sinyal adanya sejumlah rencana aksi korporasi. Salah satunya dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan semester I/2023.
Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan lamanya waktu penyampaian laporan keuangan BSI itu karena bank mesti melakukan audit terlebih dahulu. Sementara, audit dilakukan seiring dengan rencana aksi korporasi.
Sebelumnya, salah satu pemegang saham BSI, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga melakukan audit sebagian laporan keuangan per Juni 2023.
“Kami melakukan audit laporan keuangan bulanan Juni karena ada arah acara divestasi. Tapi [divestasi] itu pemegang sahamnya kita, bukan kitanya,” ujar Hery dalam acara Seminar Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0 pada Rabu (6/9/2023).
Sebelumnya, Hery juga mengungkapkan bahwa sejumlah pemegang saham BSI, termasuk BRI akan menjalankan divestasi sebagai upaya untuk memperbesar kepemilikan saham publik atau free float di BSI.
“Oleh Kementerian BUMN tahun ini diputuskan bahwa mungkin saham BRI bisa divestasi,” ujarnya dalam acara Ngobrol Pagi Seputar BUMN pada Juni lalu (22/6/2023) di Jakarta.
Saat ini, pemegang saham pengendali BSI adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan juga melalui Bank Mandiri sebesar 51,47 persen, BNI sebesar 23,24 persen, dan BRI sebesar 15,38 persen.
Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso juga mengatakan penyampaian laporan keuangan BRI lama karena ada limited review dari kantor akuntan publik (KAP) terkait aksi korporasi.
“Akan tetapi, keterlambatan ini memang tidak ada yang dilanggar,” katanya dalam paparan kinerja BRI beberapa waktu lalu.
Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno juga mengatakan seiring dengan limited review itu ke depan, ada beberapa rencana aksi korporasi yang akan diungkap di keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Rencana lepasnya kepemilikan saham BRI sebelumnya juga disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo pada Februari 2023 lalu.
Pria yang akrab disapa Tiko itu juga mengatakan pemegang saham lainnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) akan lepas kepemilikan di BRIS.
Menurut Tiko, seiring dengan bertambahnya porsi saham publik, kepemilikan BRI dan BNI di BSI akan hilang.
Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) tetap bertahan. Bank Mandiri pun akan tetap menjadi pemegang saham pengendali dan pemerintah akan tetap memegang saham dwiwarna di BSI. Lepasnya kepemilikan saham BRI dan BNI di BSI kemudian akan memberi jalan masuknya investor strategis baru di BSI.
Menteri BUMN Erick Tohir juga dikabarkan telah mencari investor strategis dari Arab Saudi untuk menggantikan posisi dua bank BUMN itu di BSI.
