PT TIMAH terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di wilayah operasional perusahaan.
Langkah strategis tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di sejumlah daerah di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 4 hingga 8 Mei 2026.
FGD pembaruan RIPPM dilaksanakan di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Bangka Selatan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, camat, kepala desa, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan warga turut hadir dalam forum tersebut.
Melalui kegiatan ini, PT TIMAH ingin memastikan penyusunan program pemberdayaan masyarakat dilakukan secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Tidak hanya di Pulau Bangka, perusahaan juga berencana menggelar kegiatan serupa di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Riau yang menjadi bagian dari area operasional perusahaan.
Dalam pembahasan pembaruan RIPPM, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian perusahaan. Pertama, menghimpun aspirasi dan gagasan lokal secara langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah. Kedua, memaparkan capaian program RIPPM sebelumnya secara terbuka. Ketiga, menyusun pola kolaborasi yang lebih efektif antara perusahaan, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.
PT TIMAH berharap melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, program yang disusun nantinya tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Kegiatan pembaruan RIPPM ini juga menjadi langkah strategis perusahaan dalam memetakan kebutuhan prioritas yang akan menjadi fokus program PPM selama lima tahun mendatang.
Adapun pembaruan RIPPM PT TIMAH berfokus pada enam pilar utama pengembangan masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil masyarakat, kemandirian ekonomi, kelestarian lingkungan, serta pembangunan infrastruktur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu, memberikan apresiasi terhadap langkah PT TIMAH yang kembali melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pembaruan dokumen RIPPM.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan program pemberdayaan menjadi langkah penting agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada PT TIMAH yang telah menyelenggarakan konsultasi publik ini. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara perusahaan, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, mengingat aktivitas operasional PT TIMAH juga berada di Bangka Barat,” ujarnya.
Menurut Abimanyu, penyusunan RIPPM menjadi hal penting karena akan menjadi dasar program pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, ia menilai masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini, kita dapat mendiskusikan program prioritas yang dibutuhkan masyarakat, baik di sektor peternakan, pertanian, UMKM, maupun sektor lainnya. Kami berharap program yang dirumuskan nantinya dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Barat,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda.
Ia berharap implementasi program ke depan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama di wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan, sehingga kehadiran perusahaan mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang seimbang bagi masyarakat sekitar.
“Kami berharap kegiatan FGD ini bukan sekadar seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Bangka Selatan, mendorong kemandirian masyarakat, meningkatkan taraf hidup, dan memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Hefi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bangka Tengah Ahmad Syarifullah Nizam melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Tamimi, menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan RIPPM karena dinilai menjadi dokumen strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan perusahaan.
“Pemerintah Bangka Tengah mendukung penuh penyusunan RIPPM ini. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi untuk menghasilkan dokumen yang realistis dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” imbuh Tamimi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Thony Marza, juga menilai forum tersebut menjadi langkah positif untuk menyelaraskan program perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Banyak program CSR dan PPM PT TIMAH yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bangka, mulai dari pendidikan melalui beasiswa, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga dukungan terhadap organisasi kemasyarakatan.”
“Forum seperti ini penting agar ke depan program-program tersebut bisa lebih terarah dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan tahunan,” kata Thony.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
