InfoEkonomi.ID – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya hadir menjadi solusi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah dengan menyediakan hunian terjangkau milik (HTM).
Tercatat, ada dua lokasi HTM di Jakarta yaitu Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit dan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Hunian ini mengusung konsep apartemen.
Selain hunian berkonsep apartemen, Sarana Jaya juga menghadirkan rumah tapak di kawasan Situ Gintung Ciputat, Tangerang Selatan.
Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Andira Reoputra mengatakan, hunian terjangkau milik menggunakan sistem DP 0 persen.
“Artinya kebijakan ini menjadi prioritas bagi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk menjangkau backlog (permintaan atau pemesanan) perumahan yang ada di DKI Jakarta sebesar 900.000 berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman provinsi Jakarta,” kata Reo sapaan akrab Reoputra di Studio Tribunnetwork, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Menurut Reo, HTM MBR ini menjadi semangat bagi pihaknya dalam melayani warga Jakarta yang ingin memiliki rumah.
Ia mengaku, hunian DP 0 persen dengan subsidi dari pemerintah dan suku bunga yang ringan sebesar lima persen, seharusnya bisa jadi daya tarik warga Jakarta.
“Kalau saya anak muda, saya harusnya mempunyai aset, saya masih berdua sama istri atau baru menikah umur 25 tahun, 28 tahun atau 30 tahun. Bisa juga baru punya anak satu atau belum punya anak,” tegasnya.
“Program ini di Jakarta sangat bagus dan ini mengatasi backlog perumahan-perumahan tersebut,” tambahnya.
Reo melanjutkan, lokasi pertama HTM untuk MBR berada di Pondok Kelapa dengan nama Samawa building yang memiliki dua tower.
Tower A, kata Reo sudah terisi 95 persen, kurang lebih hampir 700 unit dan tower B ada sekitar 160 orang yang sudah menempati dan masih tersisa sekira 400-an unit (yang belum terisi).
“Kami masih ada rencana di Pondok Kelapa membangun tower C dan D, kapasitas sama sekitar 700 sampai 800 unit. Hanya saja (tower C dan D) itu dikategorikan sebagai hunian komersial meski dengan harga terjangkau. Dua tower itu khusus non-KTP DKI,” terangnya.
Mantan Direktur Keuangan, Umum dan Pembangunan PT Jatim Grha Utama BUMD Jawa Timur ini memgaku, untuk tower C dan D memiliki sejumlah fasilitas untuk para penghuni.
Misalnya, ada kolam renang dan pusat kebugaran atau gym. Namun, para penghuni di tower A dan B bisa juga menikmati fasilitas di tower C dan D.
“Hunian terjangkau milik MBR program pemerintah DKI Jakarta syaratnya harus KTP DKI yang diverifikasi makanya melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, dari Bank DKI, hingga perpajakan,” terangnya.
Lokadi kedua di Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dekat Mabes TNI. Saat ini baru satu tower dan rencananya tahun ini akan dibangun satu tower lagi.
Reo menjelaskan, Tower yang sudah ready baru terisi 60 unit dan unit yang masih kosong sekira 680.
“Masih banyak untuk warga DKI, total yang ready ini untuk hunian terjangkau kurang lebih 1.200 unit. Ukurannya sama ya untuk tipe studio 21 m⊃2; dan dua kamar tidur 34 m⊃2;,” ungkap Reo.
Harga yang ditawarkan juga berbeda, tipe studio Rp 250 juta dan dua kamar tidur dihargai Rp 350 juta.
Sedangkan, tower C dan D Pondok Kelapa memiliki harga berbeda sekira Rp 600 juta karena ada dua kamar tidur dan ruang makan bersama keluarga.
“Kami sudah kerja sama dengan Bank DKI, mudah-mudahan kami dapat suku bunga yang terbaik, paling enggak minimal delapan sampai sembilan persen (untuk tower C dan D Pondok Kelapa). Tenor tergantung kemampuan dan perbankan, 15 tahun boleh, 10 tahun boleh,” imbuhnya yang dilansir dari Wartakota.
