Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan dukungan tambahan untuk mempercepat program vaksinasi rabies sekaligus memperkuat sektor peternakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dilakukan menyusul masih besarnya kebutuhan vaksin rabies serta sejumlah usulan bantuan peternakan yang disampaikan pemerintah daerah.
Dukungan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, dengan Anggota DPRD Kabupaten TTS, Provinsi NTT, Semuel D.Y. Sanam, serta Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TTS, Provinsi NTT, Johanis Asbanu, di Kantor Ditjen PKH, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Johanis menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas bantuan 50.000 dosis vaksin rabies yang sebelumnya telah diberikan untuk Kabupaten TTS. Seluruh bantuan tersebut telah didistribusikan dan digunakan dalam kegiatan vaksinasi di sejumlah kecamatan.
“Sebanyak 50.000 dosis vaksin yang diberikan sudah kami distribusikan dan seluruhnya telah digunakan untuk vaksinasi di kecamatan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat,” ujar Johanis Asbanu, Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TTS, Provinsi NTT.
Meski bantuan sebelumnya telah dimanfaatkan, kebutuhan vaksin di wilayah tersebut masih belum terpenuhi sepenuhnya. Pemerintah daerah memperkirakan populasi anjing di Kabupaten TTS mencapai sekitar 50.000 ekor. Dengan jumlah tersebut, diperlukan tambahan vaksin agar seluruh populasi sasaran dapat memperoleh perlindungan melalui program imunisasi.
Menanggapi kebutuhan itu, Agung Suganda meminta pemerintah daerah segera menyampaikan permohonan tambahan vaksin melalui Dinas Peternakan Provinsi NTT. Pemerintah pusat siap menindaklanjuti pengajuan tersebut setelah menerima surat resmi.
Agung juga menekankan bahwa keberhasilan pengendalian rabies sangat bergantung pada luasnya cakupan vaksinasi. Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi harus menjangkau sedikitnya 90 persen populasi anjing, dengan target maksimal mencapai 100 persen.
“Silakan segera bersurat melalui dinas provinsi agar kebutuhan tambahan vaksin bisa kami tindak lanjuti. Yang paling penting, vaksinasi harus dilakukan terlebih dahulu. Cakupannya paling rendah 90 persen dan kalau memungkinkan bisa mencapai 100 persen dari populasi,” jelas Agung Suganda.
Sementara itu, pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa pada 2025 telah dialokasikan sekitar 400.000 dosis vaksin rabies untuk seluruh wilayah NTT. Meski demikian, koordinasi antarpemerintah tetap diperlukan agar daerah yang masih mengalami kekurangan dapat memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya.
Selain membahas penanganan rabies, pertemuan tersebut turut menyoroti perkembangan program bantuan Ayam Merah Putih di Kabupaten TTS. Anggota DPRD Kabupaten TTS, Semuel D.Y. Sanam, menyampaikan bahwa bantuan tersebut saat ini tengah dipersiapkan untuk disalurkan kepada tiga kelompok penerima.
Berdasarkan perkembangan yang disampaikan dalam pertemuan, persiapan telah memasuki tahap distribusi pakan. Sementara itu, penyaluran ayam direncanakan berlangsung mulai 25 November hingga 5 Desember 2026.
Ayam yang diterima nantinya akan dipelihara secara mandiri oleh masing-masing kelompok hingga mencapai usia 16 minggu. Pada umur tersebut, ayam diharapkan mulai memasuki fase belajar bertelur sehingga dapat memberikan manfaat produktif bagi kelompok penerima.
Selain bantuan ternak, Kementan juga membuka peluang dukungan untuk pengendalian sejumlah penyakit hewan. Ketersediaan vaksin Septicaemia Epizootica (SE) atau penyakit ngorok, vaksin Hog Cholera, serta beberapa jenis obat-obatan masih dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah.
Agar bantuan tersebut dapat diproses, pemerintah kabupaten diminta mengajukan permohonan secara resmi melalui surat yang ditandatangani oleh bupati. Pertemuan tersebut juga membahas Program KITA Sehat, sebuah program kemitraan dengan Australia yang diarahkan menjadi salah satu program percontohan di NTT. Program ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan kesehatan hewan di daerah.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat kembali meminta pemerintah Kabupaten TTS mempercepat proses administrasi pengajuan bantuan. Surat permohonan yang ditandatangani bupati perlu segera disampaikan melalui pemerintah provinsi untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
Dengan percepatan administrasi dan koordinasi lintas sektor, kebutuhan tambahan vaksin rabies, vaksin penyakit ternak lainnya, serta berbagai dukungan program peternakan di Kabupaten TTS diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
































