Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tembus Rp267,2 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 7,2%

 Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun hingga akhir Oktober 2026. Realisasi penerimaan ini mencapai 79,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tumbuh sebesar 7,2 persen dibandingkan tahun lalu (yoy) yang dipengaruhi oleh penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI), Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Jumat (13/11) di Jakarta, merinci penerimaan cukai sebesar 185,8 triliun atau tumbuh 0,9 persen (yoy) yang didorong oleh kenaikan produksi rokok legal hasil enforcement dan produksi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) seiring meningkatnya aktivitas pariwisata.

“Produksi rokok kita meningkat, karena itu, cukai yang diterima meningkat walaupun tarifnya (tarif cukai) tetap,” tegas Menkeu Suahasil.

Sementara itu, penerimaan bea masuk sebesar Rp46,9 triliun atau tumbuh 14,4 persen (yoy) yang dipengaruhi peningkatan impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi. Selanjutnya, dari sisi penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp34,5 triliun atau tumbuh 43,4 persen yang didorong oleh kenaikan harga dan volume ekspor crude palm oil (CPO).

Menkeu Suahasil menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan Bea Cukai dilakukan dengan intensif untuk mendukung tumbuhnya industri dan melindungi masyarakat. Hingga Oktober 2026, Bea Cukai telah melakukan 17.108 kali penindakan rokok ilegal dan 1.417 kali penindakan narkotika. Hasil penindakan rokok ilegal telah mencapai 1,7 miliar batang atau naik 79,8 persen (yoy), sedangkan hasil penindakan narkotika mencapai 13,28 ton barang bukti atau naik 14,3 persen (yoy).

Menurut Menkeu, penindakan rokok ilegal dinilai penting untuk melindungi pelaku usaha dari kerugian akibat produksi rokok ilegal dan memastikan ketaatan pelaku usaha terhadap pembayaran cukai.

Selain penindakan rokok dan narkotika, Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya juga telah menindak tegas upaya penyelundupan emas untuk memastikan seluruh ketentuan kepabeanan telah terpenuhi. Hingga Oktober 2026, Bea Cukai telah melakukan 131 kali penindakan emas dengan hasil penindakan mencapai 405,1 kg.

Menkeu mengungkapkan bahwa penindakan ekspor emas ilegal ini membantu menjaga pasokan bahan baku emas bagi industri pengolahan emas dalam negeri. “(penindakan emas) ini penting karena kita ingin mendukung hilirisasi atau pengolahan emas di dalam negeri,” tegas Menkeu. “Kalau mau bikin perhiasan boleh bikin di dalam negeri, kalau mau diekspor, boleh (asal) bayar bea keluar,” lanjutnya.

Di tengah dinamika perekonomian global yang masih menghadapi berbagai tantangan, APBN terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah akan terus menjaga kinerja APBN sehingga pertumbuhan dapat terus terjaga, kesejahteraan meningkat, dan stabilitas ekonomi menguat.

Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email [email protected]

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img