Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kesiapan pasokan beras di Jawa Timur menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Dengan dukungan stok Perum Bulog yang mencapai sekitar 1,13 juta ton di Jawa Timur, ketahanan stok di wilayah ini diperkirakan hingga 14 bulan. Karena itu, pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga selama periode Nataru.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Perum Bulog, serta Ditreskrimsus Polda Jawa Timur di Surabaya, Kamis (29/10/2026), Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa pemerintah mengarahkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan stabilitas harga pangan tetap terkendali selama Nataru. Bahkan, pemerintah berharap momentum tersebut dapat diikuti dengan penurunan harga pangan, bukan justru kenaikan.
“Prinsipnya Presiden pengin Nataru, Natal dan Tahun Baru itu tidak boleh ada kenaikan harga pangan. Justru yang diharapkan sebenarnya penurunan harga pangan,” ujar Andriko.
Ia menekankan, stabilitas harga harus berjalan seiring dengan jaminan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Beras sebagai komoditas pangan pokok masyarakat tidak boleh menjadi objek spekulasi yang merugikan konsumen. Karena itu, pengawasan terhadap pergerakan harga dan distribusi perlu diperkuat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan momentum peningkatan permintaan untuk mempermainkan harga.
“Jadi harus pastikan stabil harganya, stabil pasokannya. Tidak boleh orang mempermainkan harga beras karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Andriko.
Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur, Bardian Yulisita, mengatakan bahwa stok beras 1,13 juta ton tersebut dinilai kuat dalam menghadapi momentum Nataru dan setelahnya.
“Jadi kalau dari beras sendiri, dari 1,1 juta ton memang dengan kebutuhan penyaluran rata-rata bulanan yang 82.000, ketahanan stok kita untuk beras khususnya beras PSO itu di 14 bulan. Jadi memang masih cukup aman,” jelas Bardian.
Kondisi tersebut sejalan dengan posisi stok beras nasional. Berdasarkan laporan manajerial Perum Bulog per 29 Oktober 2026, stok beras nasional tercatat sebanyak 4.585.074 ton, terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4.560.508 ton dan stok komersial 24.565 ton. Ketersediaan ini menjadi salah satu modal pemerintah untuk menjaga kesinambungan pasokan dan mendukung berbagai intervensi stabilisasi pangan.
Selain mengandalkan kekuatan stok, pemerintah juga mengoptimalkan penyaluran beras SPHP untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan data realisasi tambahan penugasan SPHP periode Oktober–Desember 2026 per 29 Oktober 2026, penyaluran di Jawa Timur telah mencapai 21.423,48 ton atau 63,09 persen dari target 33.957,81 ton.
Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran distribusi, antara lain pengecer di pasar, Rumah Pangan Kita (RPK), dan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). Berbagai saluran ini diharapkan dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus memastikan beras SPHP tersedia lebih dekat dengan masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, menyampaikan bahwa dukungan Bulog diperlukan untuk membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan menjelang Nataru. Ketersediaan stok dan penyaluran SPHP menjadi bagian dari dukungan tersebut.
“Bulog itu kalau misalnya harus mengadakan itu kan punya potensi besar. Stok berasnya lumayan, SPHP-nya cukup banyak, sehingga kita sama-samalah bergerak bareng-bareng supaya di Nataru ini tidak terjadi gejolak harga, khususnya untuk kenaikan,” ujar Heru.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus mengintensifkan intervensi melalui pelaksanaan GPM (Gerakan Pangan Murah). Untuk periode Oktober–Desember 2026, Jawa Timur merencanakan GPM di 175 titik, terdiri atas 25 titik yang dikoordinasikan pemerintah provinsi dan 150 titik melalui Disperindag. Hingga evaluasi berlangsung, pemerintah provinsi telah merealisasikan 5 titik, sementara Disperindag telah melaksanakan 42 titik.
Pelaksanaan GPM selanjutnya akan diarahkan pada wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga dan kondisi pasokan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya jangkau masyarakat terhadap pangan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus membantu meredam tekanan harga di tingkat konsumen.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
