Kementerian Perindustrian kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Capaian ini menjadi opini WTP ke-18 yang diperoleh Kementerian Perindustrian secara berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2008 hingga Tahun Anggaran 2025.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pemeriksaan dan berbagai rekomendasi yang diberikan sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Perindustrian.
“Capaian opini WTP tentunya kami syukuri. Namun, bagi kami, opini WTP bukan semata-mata sebuah pencapaian, melainkan amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Perindustrian,” ujar Menperin dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/8).
Menperin menegaskan, capaian opini WTP tidak berarti menutup ruang untuk melakukan perbaikan. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 masih memberikan sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dari beberapa temuan yang disampaikan, kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK sesuai dengan ketentuan. Kami juga akan memastikan proses tindak lanjut dilakukan secara terukur dan dipantau secara berkala,” katanya.
Kementerian Perindustrian akan menyampaikan jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut oleh masing-masing unit terkait dan melaporkannya kepada BPK secara berkala hingga seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara tuntas.
Komitmen terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan juga tercermin dari rekam jejak Kementerian Perindustrian dalam menyelesaikan rekomendasi BPK. Sejak tahun 2005 hingga 2025, BPK telah menyampaikan sebanyak 590 rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian. Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Semester – II Tahun 2025, seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.
Kinerja Manufaktur Tetap Menjadi Penopang Ekonomi
Di tengah penguatan tata kelola internal, sektor industri pengolahan nonmigas juga terus menunjukkan peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan nonmigas pada Triwulan – II 2026 tumbuh 5,32 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Industri pengolahan nonmigas juga menjadi sumber pertumbuhan terbesar bagi perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 0,97 poin persentase. Kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional mencapai 16,83 persen atau setara 1.102,88 triliun rupiah.
Dari sisi investasi, realisasi investasi industri pengolahan nonmigas pada Triwulan – II 2026 mencapai 199,48 triliun atau 38,98 persen dari total investasi nasional. Sementara sepanjang Januari hingga Juni 2026, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas mencapai USD115,50 miliar atau 82,03 persen dari total ekspor nasional. Sektor ini juga menyerap sekitar 19,99 juta tenaga kerja berdasarkan Sakernas BPS Februari 2026.
Perkembangan aktivitas manufaktur juga menunjukkan sinyal positif. PMI Manufaktur Indonesia meningkat dari 46,9 pada Juni menjadi 50,2 pada Juli 2026 sehingga kembali memasuki zona ekspansi. Pada periode yang sama, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga berada pada zona ekspansi dan meningkat dari 52,9 menjadi 53,1.
Menurut Menperin, penguatan kinerja industri perlu berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola pemerintahan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program dan kebijakan Kementerian Perindustrian berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang optimal.
“Industri manufaktur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, capaian kinerja industri perlu diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. WTP menjadi bagian dari tanggung jawab kami untuk terus melakukan perbaikan, bukan menjadi alasan untuk berhenti berbenah,” tegasnya.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
