Upaya meredam fluktuasi harga pangan pokok strategis dilaksanakan pemerintah dengan menggunakan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Terlebih stok CPP dalam bentuk beras saat ini sedang melimpah ruah di gudang-gudang Perum Bulog seluruh Indonesia.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono menjelaskan pelaksanaan program SPHP beras masih on the track atau sesuai target. Berkat stok beras yang lebih dari 5 juta ton, pemerintah dapat leluasa dalam melaksanakan berbagai langkah-langkah intervensi.
“Ketersediaan pangan kita cukup banyak. Stok kita banyak sekali. Lebih 5 juta ton, artinya sangat aman. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendistribusikan beras pemerintah ini. Tentunya pemerintah telah melakukan langkah-langkah,” ujar Maino dalam suatu wawancara dikutip di Jakarta pada Selasa (14/7/2026).
“Kita punya program beras SPHP tahun 2026 ini dengan target sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat dan sampai hari ini realisasi kita sudah mencapai lebih 55 persen, artinya kalau sekarang sudah di tengah tahun, ini on the track,” sambung Direktur Bapanas Maino.
Adapun dalam catatan Bapanas, realisasi penjualan program SPHP beras sejak Maret sampai 12 Juli 2026 telah mencapai 457,82 ribu ton atau 55,29 persen. Apabila ditambah realisasi SPHP beras di Januari-Februari 2026 yang 221,05 ribu ton, maka total realisasi SPHP beras dari awal Januari sampai minggu kedua Juli tahun ini berkisar di 678,87 ribu ton.
Capaian di tahun 2026 tersebut tercatat telah meningkat drastis hingga 274 persen terhadap realisasi SPHP beras periode yang sama di tahun 2025. Adapun realisasi SPHP beras dari awal tahun lalu sampai 9 Juli 2025 masih di angka 181,17 ribu ton saja.
“Pertama kita gelontorkan beras SPHP sebanyak 828 ribu ton ditargetkan. Kita punya outlet-outlet penyaluran SPHP cukup banyak. Ada di 9 titik. Artinya pelaksanaannya harus lebih masif, langsung penetrasi ke masyarakat, tidak di pasar saja, agar bisa langsung ke kantong-kantong masyarakat, misalnya melalui Gerakan Pangan Murah,” jelas Direktur Bapanas Maino.
Bapanas pun mempertegas komitmen pemerintah untuk terus menjaga kewajaran harga di setiap lini. Mulai dari hulu atau petani sampai hilir atau masyarakat sebagai konsumen. Sebisa mungkin semua pihak dapat tersenyum.
“Memang ini hulu hilir sama-sama tersenyum, artinya hari ini petani senang karena harganya baik, bahkan beberapa harga-harga di petani sudah Rp 7.500 atau ada yang Rp 8.000. Satu sisi petani happy, petani senang, tapi satu sisi juga kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar,” kata Maino.
Untuk itu, pemerintah memastikan mengucurkan kembali program bantuan pangan beras mulai Juli ini yang menyasar kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan. Program ini diyakini dapat membantu meredam harga beras di tingkat konsumen.
“Nah ini kabar baik buat masyarakat seluruh Indonesia bahwa nanti bulan Juli, Agustus, September, 3 bulan, ini ada bantuan pangan tahap kedua. Ada 3 bulan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk sekitar 33 juta keluarga penerima manfaat,” ungkap Maino.
“Ini mudah-mudahan juga bisa meredam harga beras karena ada sekitar 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg untuk selama 3 bulan. Juli, Agustus, September,” tambah dia.
Adapun melalui direktif Presiden Prabowo Subianto menjadikan program bantuan pangan tidak ada jeda karena sampai akhir Juni lalu masih berjalan perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret. Sebagai komparasi, alokasi program bantuan pangan beras di tahun 2026 akan lebih banyak dibandingkan tahun 2025.
Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk 4 bulan alokasi, Juni-Juli dan Oktober-November. Sementara untuk pelaksanaan program bantuan pangan di tahun 2026 ini setidaknya akan dijalankan sebanyak 5 bulan alokasi.
Masifnya intervensi pemerintah ini juga mendukung penstabilan tingkat inflasi. Salah satu refleksinya dapat terlihat dalam indeks inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) yang didominasi oleh perkembangan harga pangan, sehingga dapat disebut pula dengan inflasi pangan.
Inflasi pangan secara tahunan sampai Juni 2026 diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) menurun 0,66 persen dari 6,24 persen di Mei 2026 menjadi 5,58 persen di Juni 2026. Indeks tersebut semakin mendekati target inflasi pangan tahunan yang dipatok pemerintah di rentang 3 sampai 5 persen.
Untuk inflasi pangan secara bulanan juga menurun 0,08 persen dari 0,22 persen pada Mei 2026 menjadi 0,14 persen pada Juni 2026. Komoditas pangan yang memberikan andil antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Ada pula komoditas cabai merah, daging ayam ras, dan cabai rawit yang memberikan andil terhadap inflasi pangan secara tahunan.
Di samping itu, inflasi pangan secara tahun kalender (Year-to-Date/Y-t-D) berhasil distabilkan secara signifikan. Pada Januari-Juni 2026 tingkat inflasi pangan Y-t-D berada di 1,61 persen yang menurun 0,54 persen dibandingkan inflasi pangan Y-t-D sampai Juni 2025 yang kala itu tercatat berada di 2,15 persen.
Koreksi tingkat inflasi pangan Y-t-D dalam paruh pertama di tahun 2026 tersebut menandakan kondisi harga pangan di dalam negeri yang semakin membaik dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya. Meski begitu, inflasi pangan Y-t-D dalam setahun penuh pada tahun 2025 ditutup pada level 6,21 persen.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) menjelaskan bahwa pemerintah akan selalu berupaya menyediakan akses pangan bagi masyarakat Indonesia. Terlebih, saat ini terdapat tantangan yang melanda dunia dan berkemungkinan pula mempengaruhi kondisi pangan.
“Sekarang ini kita menghadapi tantangan pangan. Ada El Nino yang cukup ekstrem dan berdampak di berbagai negara. Apabila kondisi tersebut menyebabkan pasokan beras terganggu dan negara-negara produsen membatasi ekspornya karena harus memenuhi kebutuhan domestik, maka dampaknya dapat meluas ke stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo meminta, harus swasembada, (itu) yang pertama. Itu permintaan beliau,” kata Amran.
“Perlu kita sampaikan agar program yang sudah baik ini berkelanjutan. Tidak terhenti sampai Indonesia menjadi negara Indonesia emas, negara super power, sejajar dengan negara-negara adidaya lainnya. Itu mimpi besar kita dan insya Allah itu akan menjadi kenyataan ke depannya,” pungkas Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
