PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut mencakup penanganan perkara perdata dan tata usaha negara (TUN), pemberian pendapat hukum, serta pendampingan preventif guna mengantisipasi potensi risiko hukum.
“Kolaborasi dengan Kejari Palembang merupakan langkah strategis untuk memastikan aktivitas bisnis kami berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat, terpercaya, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat di Sumatera Selatan.
“Kerja sama ini adalah wujud nyata komitmen BRI Finance dalam menghadirkan layanan keuangan yang aman, sehat, dan berdaya saing bagi masyarakat,” ujarnya.
Penandatanganan perjanjian kerja sama antara BRI Finance Cabang Palembang dan Kejari Kota Palembang dilakukan di Kantor Kejari Palembang. Acara tersebut turut dihadiri jajaran manajemen dan pejabat utama dari kedua lembaga.
Kepala Kejari Palembang, Hutamrin, menyambut positif sinergi ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya membantu penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi upaya pencegahan potensi tindak pidana di sektor keuangan.
Kolaborasi tersebut, lanjutnya, tidak hanya membantu penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi sarana pencegahan agar potensi tindak pidana di bidang keuangan dapat diantisipasi sejak dini.
“Dengan begitu, integritas sistem keuangan di Sumatera Selatan dapat terjaga dengan baik,” katanya.
Selain aspek hukum, kerja sama ini juga membuka peluang kolaborasi jangka panjang, termasuk pengembangan sistem informasi terintegrasi, pelatihan bersama, serta peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat.
Dengan demikian, tambahnya, kerja sama antara BRI Finance dan Kejari Palembang tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
