Pemerintah Kabupaten Banggai bersama PT Bank Sulteng resmi menjalin kerja sama strategis dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penandatanganan perjanjian dilakukan pada Selasa (19/8) di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai, mencakup pengelolaan kas daerah, pembayaran dan pemungutan pajak daerah, serta retribusi daerah berbasis sistem online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Bupati Banggai, Amirudin, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bank Sulteng Cabang Luwuk yang berkomitmen mendukung transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, kolaborasi ini dapat menjadi contoh kemitraan harmonis antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
“Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi contoh kemitraan yang harmonis bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha,” ujar Bupati Banggai di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai pada Selasa (19/8).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Rudi Dewanto, Direktur Utama Bank Sulteng Ramiyatie, Para Staf Ahli, Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, & Kepala Bank Sulteng Cabang Luwuk.
Ia juga mengatakan, penandatanganan kerjasama ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Perbankan di Sulawesi Tengah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.
“Saya percaya sinergi ini tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi daerah. Tetapi, menjadi bagian penting yang mendorong terwujudnya Visi Pembangunan Banggai yang maju, mandiri, & sejahtera,” tegasnya.
Pada kegiatan ini juga di lakukan sosialisasi implementasi SP2D online melalui SIPD-RI. Diketahui bahwa SP2D online merupakan terobosan digital dalam tata kelola keuangan daerah yang mengintegrasikan proses pencairan anggaran secara elektronik melalui sinergi strategis antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Khususnya melalui Pusat Data & Informasi (Pusdatin)
Direktur Utama PT. Bank Sulteng, Ramiyatie, menjelaskan, kolaborasi ini menindaklanjuti kesepakatan kerjasama antara Kemendagri dan BPD se-Indonesia pada 17 April 2025 terkait dengan implementasi SP2D online pada SIPD.
“Kami sebagai Bank Pembangunan Daerah diberi mandat untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait implementasi SP2D online ini,” tutur dia.
Pelaksana tugas (Plt). Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah menambahkan, SP2D online akan mengurangi penggunaan kertas ketikan mencetak dokumen seperti SPUM dan sebagainya.
“SP2D online ini juga akan meminimalisir kesalahan gagal bayar dengan mekanisme BPKAD akan langsung menginput ke Bank Sulteng,” kata Rudi.
Selain itu, lanjutnya, dampak penerapan SP2D online memberikan berbagai kemudahan yang signifikan dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Layanan yang sudah aktif dapat dirasakan langsung oleh Pemerintah Daerah yaitu, Validasi otomatis Rekening Penerima, Deteksi Kesalahan ID Billing Pajak, Mendukung pembayaran Gaji PNSD/PPPK Secara Terjadwal.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
