Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk program optimasi lahan non rawa di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Program ini menyasar peningkatan produktivitas padi melalui pemanfaatan lahan kering yang selama ini kurang optimal.
Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, menyampaikan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk pengelolaan lahan seluas 2.500 hektare, yang akan dilaksanakan dalam dua tahap.
“Anggaran program optimasi lahan ini mencapai 7 miliar,” kata Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah di Lombok Tengah, Selasa (24/6).
UIa mengatakan, anggaran Rp7 miliar itu untuk total luas lahan 2.500 hektare yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahap satu ditargetkan 1.000 hektare dan di tahap dua sebanyak 1.500 hektare.
Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini akan digunakan untuk seluruh kebutuhan operasional, mulai dari penanaman hingga perawatan padi, dalam rangka mendukung keberhasilan program optimasi lahan non rawa tahun 2025.
“Anggaran ini digunakan untuk biaya penanaman hingga perawatan atau sebagai operasional dalam program optimasi lahan non rawa 2025,” katanya.
“Anggaran Rp7 miliar itu dari APBN melalui Kementerian Pertanian,” katanya.
Ia mengatakan, melalui program ini diharapkan bisa meningkatkan produksi padi dalam rangka menjaga swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Program ini diharapkan untuk meningkatkan swasembada pangan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Nursiah juga menegaskan bahwa Lombok Tengah memiliki potensi besar sebagai daerah penyangga pangan nasional. Dengan luas sawah mencapai 52.000 hektare, produksi gabah kering di kabupaten ini mampu menembus 350.000 ton per tahun. Oleh karena itu, pengembangan lahan secara berkelanjutan menjadi kunci menjaga stabilitas produksi.
“Lombok Tengah sudah menjadi daerah penyangga pangan nasional,” katanya.
Program optimasi lahan ini akan difokuskan di sejumlah wilayah yang dekat dengan sumber mata air, di mana sebelumnya hanya memungkinkan satu kali tanam padi dalam setahun. Dengan intervensi program ini, lahan tersebut diharapkan bisa mendukung dua kali tanam dalam setahun, sehingga produktivitas meningkat signifikan.
“Program ini mulai dilaksanakan September 2025,” katanya.
Oleh karena itu, dalam program ini melibatkan Universitas Mataram untuk melakukan kajian teknis dan TNI-Polri untuk mengawal program ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
“Melalui program ini lahan tersebut bisa ditanami padi dua kali,” katanya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
