Menanggapi gangguan layanan akibat pemulihan sistem yang sedang dilakukan oleh Bank DKI, sejumlah tokoh dari Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, hingga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyatakan bahwa dana dan data nasabah tetap aman dan tidak terganggu.
Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab dan tetap tenang menghadapi situasi ini, serta dapat memanfaatkan layanan alternatif perbankan yang disediakan oleh Bank DKI.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons gangguan pada layanan Bank DKI melalui aplikasi JakOne Mobile. Ia menegaskan bahwa dana nasabah Bank DKI tetap aman.
“Intinya, kami memberikan jaminan kepada nasabah Bank DKI, baik di cabang mana pun, dana mereka dijamin aman oleh Bank DKI,” ujarnya baru-baru ini.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, juga memastikan bahwa nasabah Bank DKI tidak perlu khawatir mengenai pemulihan sistem yang masih berlangsung. Dia menegaskan bahwa dana nasabah aman 100%, dan tidak ada yang hilang atau berkurang.
“Nasabah Bank DKI tidak perlu khawatir karena kami pastikan dana mereka 100% aman,” ujar Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/4).
Andri menjelaskan bahwa permasalahan ini terkait dengan sistem layanan yang melibatkan beberapa pihak, seperti Bank Indonesia, BI Fast, dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengikuti ajakan untuk mengosongkan rekening di Bank DKI. Dia menekankan bahwa Bank DKI adalah aset Pemprov yang memberikan dividen terbesar untuk daerah.
“Jangan ikuti ajakan untuk mengosongkan rekening. Bank DKI adalah aset kita, aset Pemda, dan aset DKI,” kata Khoirudin.
Dia menambahkan bahwa semua pihak terkait sedang bekerja keras untuk mengembalikan layanan ke kondisi normal. Mengosongkan rekening akan merugikan daerah, mengingat Bank DKI merupakan penyumbang dividen terbesar bagi Jakarta.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, juga turut menyuarakan hal serupa, berharap nasabah tidak terprovokasi untuk mengosongkan rekening Bank DKI.
Menurut Sarman, Bank DKI merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi dan pembangunan Jakarta.
“Bank DKI bukan hanya sekadar tempat menyimpan uang nasabah, tetapi juga berperan dalam pembangunan dan perputaran ekonomi di Jakarta. Selain itu, bank ini memiliki berbagai program sosial, seperti pemberdayaan UMKM yang telah terbukti mendukung ekonomi Jakarta dan Indonesia,” ungkap Sarman.
Ia juga menyebutkan bahwa permasalahan ini murni disebabkan oleh gangguan sistem layanan yang melibatkan beberapa pihak.
“Masalah ini melibatkan banyak pihak, seperti Bank DKI, Bank Indonesia, BI Fast, dan OJK,” tambahnya.
Alternatif Layanan Transaksi
Sebagai alternatif layanan transaksi, nasabah dapat mengakses layanan di seluruh Kantor Cabang/Cabang Pembantu Bank DKI untuk memenuhi kebutuhan perbankan, seperti setor dan tarik tunai (tabungan dan giro), pemindahbukuan antar rekening Bank DKI, serta pemindahbukuan antar bank melalui SKNBI dan RTGS.
Selain itu, nasabah juga dapat memanfaatkan lebih dari 750 unit ATM Bank DKI yang tersedia 24 jam untuk melakukan berbagai transaksi, seperti tarik tunai, transfer antar bank, dan pembayaran tagihan. ATM ini tersebar di berbagai lokasi strategis di DKI Jakarta dan sekitarnya, serta di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Solo, Gresik, Sidoarjo, hingga Lampung. Transaksi juga dapat dilakukan di jaringan ATM Bersama maupun ATM Prima.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News