Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dilakukan secara prudent, terukur, dan tetap mendukung efisiensi belanja negara di tengah dinamika pasar keuangan global dan dalam negeri.
Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia yang digelar di Jakarta pada Selasa (8/4), Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun pemerintah tengah menjalankan berbagai program besar, pengelolaan anggaran tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal.
“Presiden memang punya banyak program, tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4).
Hingga akhir Maret 2025, realisasi pembiayaan dalam APBN tercatat sebesar Rp250 triliun, atau 40,6 persen dari target tahun ini. Rinciannya, pembiayaan utang mencapai Rp270,4 triliun (34,8 persen), sementara pembiayaan non-utang sebesar Rp20,4 triliun (12,8 persen).
Sri Mulyani menekankan bahwa strategi pembiayaan masih on track, dengan biaya dana yang tetap efisien dan risiko yang dimitigasi secara aktif. Pemerintah juga terus mengandalkan penerbitan utang neto secara reguler, yang saat ini telah mencapai kisaran 30 persen dari total target pembiayaan utang neto APBN 2025.
Dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan meredam potensi tekanan di sektor keuangan yang masih diliputi ketidakpastian global.
Dari sisi belanja negara, pemerintah tetap menjaga ritme dan kualitas pengeluaran meski menghadapi kebutuhan program-program besar.
Dari sisi belanja negara, Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja hingga kuartal pertama 2025 masih seimbang dan tetap berkualitas. Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp196 triliun, sementara belanja non-K/L mencapai Rp217 triliun, termasuk untuk subsidi dan pembayaran pensiun.
“Belanja kita masih on track meskipun banyak program besar yang Bapak Presiden telah sampaikan, kita tetap memantau secara detail,” ungkapnya.
Ia menyebut belanja tahun ini relatif seimbang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena tahun lalu terjadi pembiayaan defisit di tahun awal (front loading) menjelang pemilu.
“Jadi masih comparable, masih cukup baik. Untuk pensiun tetap kita bayar, kemarin ada kenaikan pensiun plus THR kita tetap meningkatkan belanja, yaitu tumbuhnya 4 persen,” tuturnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
