Pemerintah telah mencairkan anggaran sebesar Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025. Program ini telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (12/3).
“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.
Jumlah Penerima Manfaat dan SPPG yang Beroperasi
Berdasarkan data terkini, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 2.053.248 orang, yang terdiri dari:
- Pra SD: 111.127 anak
- SD/MI: 912.023 anak
- SMP/MTs: 578.465 anak
- SMA/MA/SMK: 424.145 siswa
- Pondok Pesantren (Ponpes): 10.681 santri
- Sekolah Luar Biasa (SLB): 4.548 siswa
- Balita: 7.811 anak
- Ibu Hamil: 1.835 orang
- Ibu Menyusui: 2.613 orang
Sementara itu, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi mencapai 246 titik.
Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program MBG tahun ini. Anggaran tersebut ditujukan bagi 17,9 juta penerima manfaat.
Namun, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan cakupan penerima manfaat agar lebih banyak masyarakat dapat menikmati program ini. Dengan peningkatan target menjadi 82,9 juta penerima manfaat, kebutuhan anggaran diperkirakan membengkak hingga Rp171 triliun.
Untuk menutupi tambahan anggaran tersebut, pemerintah akan mengalokasikan dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L). Bahkan, pada Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sinyal persetujuan atas tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk mendukung keberlanjutan program ini.
Dalam upaya memastikan transparansi dan efektivitas program MBG, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan audit berkala setiap tiga bulan sekali (kuartal).
“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut.
Ia menegaskan bahwa dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan anggaran Rp171 triliun, program ini harus dijalankan secara akuntabel dan berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
