Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran, jumlah, dan manfaat.
Menurut Luhut, selama lima tahun terakhir, program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar dalam distribusi bantuan. Dari total anggaran bansos sebesar Rp500 triliun, hanya separuh yang benar-benar sampai ke penerima yang berhak. Penyebab utama permasalahan ini adalah data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta keterbatasan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut di Jakarta, Sabtu (8/2).
Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.
“Saya bersyukur, BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya.
Selain integrasi data, terang Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.
Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), sebuah ekosistem digital pemerintahan yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang sesuai instruksi Presiden.
Luhut menegaskan bahwa sistem digital ini akan menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan bansos tersalurkan dengan transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan. “Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.
Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.
Dengan langkah-langkah konkret ini, dia optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” tutur Luhut.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
