Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Penunjukan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025, yang diteken pada 3 Januari 2025.
“Susunan ketua, wakil ketua, dan sekretaris satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas: ketua: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,” bunyi pasal 7 Keppres 1 Tahun 2025.
Dalam Keppres tersebut, Bahlil akan memimpin tim yang terdiri dari enam wakil ketua dan satu sekretaris. Para wakil ketua mencakup sejumlah menteri dari berbagai sektor strategis, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani, dan Menteri Agraria dan Tata Lahan Ruang, Nusron Wahid, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Lalu, wakil ketua lainnya adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ada pula satu orang sekretaris, yaitu Ahmad Erani Yustika.
Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mempercepat hilirisasi industri serta memperkuat ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri, serta memastikan ketersediaan energi nasional yang mencakup minyak, gas bumi, batubara, dan energi baru terbarukan.
Pasal 3 keppres itu menjelaskan delapan tugas satgas. Pertama, peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.
Kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan dan penerimaan negara. Ketiga, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Keempat, merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Kelima, mengidentilikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
Keenam, memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala. Ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian hukum.
“Memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional,” bunyi tugas kedelapan.
Sebelumnya, Prabowo memberi perhatian khusus terhadap hilirisasi industri. Dia meminta anak buahnya untuk menyiapkan komoditas-komoditas yang akan dihilirisasi.
“Dua puluh enam komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
