PPN Naik ke 12%! Barang Apa Saja yang Masuk Kategori Barang Mewah?

Kementerian Keuangan resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024, yang mengatur tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen khusus untuk barang-barang mewah. Peraturan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Tarif PPN untuk Barang Mewah

Menurut Pasal 2 Ayat 2 dan 3 PMK tersebut, tarif PPN 12 persen berlaku untuk:

- Advertisement -

1. Kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Barang mewah selain kendaraan bermotor yang juga dikenai PPnBM.

Untuk barang dan jasa di luar kategori tersebut, tarif PPN yang dikenakan tetap berada di angka 11 persen, dihitung menggunakan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain, yaitu 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

Sebagai contoh, untuk barang senilai Rp50 juta:

• Nilai lain: (11/12) × Rp50 juta = Rp45,83 juta
• PPN 12 persen: 12 persen × Rp45,83 juta = Rp5,5 juta

Hasil perhitungan ini setara dengan tarif 11 persen langsung terhadap harga barang, yakni Rp5,5 juta.

Masa Transisi Pengenaan PPN Barang Mewah

Selama masa transisi 1–31 Januari 2025, tarif PPN untuk barang mewah tetap menggunakan mekanisme DPP nilai lain sehingga efektif tetap 11 persen. Namun, mulai 1 Februari 2025, tarif PPN 12 persen akan diberlakukan penuh terhadap harga jual atau nilai impor barang mewah.

Kategori Barang Mewah

Barang yang termasuk dalam kategori barang mewah antara lain:

1. Hunian mewah: Rumah, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih.
2. Pesawat udara: Balon udara, pesawat tanpa tenaga penggerak, dan sejenisnya.
3. Senjata api dan peluru: Termasuk senjata artileri, revolver, pistol, kecuali untuk kepentingan negara.
4. Kapal pesiar dan yacht: Kecuali untuk keperluan negara, angkutan umum, atau pariwisata.

Barang dan Jasa yang Bebas PPN

Untuk kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah membebaskan tarif PPN pada sejumlah barang dan jasa, termasuk:

• Bahan pokok: Beras, jagung, kedelai, gula, sayur-sayuran, ikan, dan hasil ternak.
• Jasa: Tiket transportasi umum, layanan pendidikan, kesehatan, keuangan, serta pembiayaan dan asuransi.

Tanggapan Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menandatangani PMK ini pada 31 Desember 2024, menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan diberlakukannya aturan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami perbedaan pengenaan tarif PPN, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan yang adil dan terarah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News