Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan lampu hijau untuk penambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun. Dengan tambahan ini, total anggaran program akan mencapai Rp171 triliun.
“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp100 triliun, bukan naik ke Rp100 triliun tapi jadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1).
Untuk mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran. Sri Mulyani menegaskan bahwa pos belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dipangkas, sementara program yang menyentuh kebutuhan rakyat, termasuk MBG, akan menjadi prioritas.
Baca juga: Sri Mulyani Instruksikan Efisiensi Anggaran 16 Pos Belanja untuk Capaian Target Presiden
Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung kegiatan belajar mereka. “Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” ujarnya.
Mengingat hal itu, Sri Mulyani menyebut Program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.
Keputusan ini diambil guna mempercepat target penerima manfaat MBG yang mencapai 82,9 juta orang. Awalnya, target tersebut direncanakan tercapai pada akhir 2025, namun Presiden Prabowo Subianto meminta agar dipercepat menjadi September 2025.
Untuk mendukung kelancaran program ini, Sri Mulyani telah meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), agar mendorong lembaga keuangan memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam MBG.
Dalam konteks itu, lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, sehingga perusahaan bisa memenuhi kebutuhan modal kerja maupun produksi dengan baik.
“Kami akan terus mendukung, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian/lembaga lain, untuk terus menyesuaikan programnya guna menjamin MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, dan tata kelolanya kuat,” tutur Menkeu.
Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
