Proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini beralih tangan. Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Endra S. Atmawidjaja, mengungkapkan bahwa proyek-proyek baru yang belum dilelang akan dikerjakan oleh Otorita IKN.
“(Proyek) yang baru, (infrastruktur) legislatif, yudikatif, dan lain-lain, itu di Otorita IKN,” kata Endra saat ditemui di kantornya, Jumat, 20 Desember 2024.
Meski begitu, Endra menegaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum masih memiliki peran penting dalam pembangunan IKN. Kementerian PU akan terus menyelesaikan proyek-proyek yang sudah dimulai, termasuk pembangunan Gedung Polri, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Basilika Nusantara.
Baca juga: IKN Jadi Magnet Investasi di Tengah Rencana Kenaikan PPN 2025
“Kementerian PU akan tetap jalan. Masih ada (proyek) yang sampai 2027,” kata Endra.
Walau Otorita IKN akan menangani pembangunan proyek baru, Kementerian PU tetap berperan dalam pengawasan. Kementerian akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap proyek yang ada di bawah naungan Otorita IKN.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa Otorita IKN tengah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur IKN pada tahun 2025. Pengusulan anggaran ini telah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Kami sedang mengusulkan (tambahan anggaran) untuk mulai melaksanakan (pembangunan infrastruktur) yudikatif dan legislatif,” kata Basuki saat ditemui wartawan di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Untuk tahun 2025, Otorita IKN telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp6,3 triliun. Basuki menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya untuk mempersiapkan pembangunan infrastruktur ini menjelang pengangkatan dirinya sebagai Kepala Otorita IKN pada 5 November 2024.
Selain itu, Basuki tengah menyiapkan pembangunan pos-pos pengamanan seiring rencana Prabowo berkantor di IKN mulai 17 Agustus 2028. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2019-2024 itu mengatakan telah berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Timur hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pengamanan objek vital, seperti Istana Garuda dan Istana Negara.
“2025 kami juga akan bikin pos-pos (pengamanan). Ada 12 pos yang akan kami buat,” kata Basuki.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
